TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta Odang mengatakan bakal memasukkan ideologi empat pilar kebangsaan ke dalam kurikulum sekolah. Menurut dia, empat pilar ini penting untuk membentuk karakter bangsa dan sesuai dengan ide revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo.
"Pasti akan dimasukkan dalam pelajaran siswa sekolah dari SD hingga SMA," katanya seusai diskusi "Dari Trisakti Melalui Nawacita Menuju Revolusi Mental" yang diselenggarakan Lembaga Pemilih Indonesia di Jakarta, Ahad, 22 Maret 2015.
Empat pilar kebangsaan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Gagasan ini pertama kali dikemukakan almarhum Taufiq Kiemas sewaktu menjadi Ketua MPR RI.
Oesman mengatakan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk memasukkan empat pilar ini dalam kurikulum. "Beliau sangat setuju kalau ini harus dimasukkan dalam pelajaran sekolah, seperti dalam pelajaran kewarganegaraan," ujarnya. "Tak hanya itu, sosialisasi di sekolah-sekolah juga diadakan dengan menyelenggarakan cerdas cermat soal kebangsaan."
Ideologi empat pilar kebangsaan ini, kata Oesman, senada dengan semangat revolusi mental yang digagas Joko Widodo. "Jokowi ingin mempertegas budaya bangsa yang sudah ditinggalkan anak muda agar dikembalikan lagi," ucapnya. "Hal-hal seperti ini harus mulai kita masukkan lagi pelan-pelan dalam semangat nasionalisme anak muda."
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
2 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
3 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.