TEMPO.CO, Pontianak - Badan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Pontianak mengantisipasi penduduknya bergabung ke ISIS. Kekhawatiran itu karena modus perekrutan kelompok yang mendirikan negara di Irak dan Suriah ini dilakukan dengan berbagai cara. Jalur pengiriman tenaga kerja sangat mungkin dimanfaatkan.

"ISIS memicu kekhawatiran pemerintah dan publik," kata Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak As-Syafii, Jumat, 20 Maret 2015. Menurut Syafii, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi bahwa gerakan ISIS mengarah pada terorisme. Negara-negara di Timur Tengah juga berupaya meredam gerakan itu.

"Pemahaman ini diberikan pada saat TKI mengurus kartu tenaga kerja luar negeri di BP3TKI Pontianak dalam bentuk pembekalan akhir pemberangkatan," ujar Syafii. Menurut dia, jauh sebelum munculnya gerakan radikal ini, pemerintah pusat juga melakukan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI.

Moratorium pengiriman TKI ke negara Timur Tengah, seperti Kuwait, Yordania, Arab Saudi, dan Suriah, pada 2011. Praktis, sejak 2011, sudah tidak ada lagi penempatan TKI ke negara-negara tersebut.

"Di Kalimantan Barat, khususnya embarkasi Entikong, kami juga melakukan pengetatan terhadap calon TKI. Pada 2014, kami mencegah 448 orang, dan Januari-Maret 2015 sebanyak 53 orang ketika hendak ke luar negeri," katanya.

Saat ini TKI asal Kalimantan Barat yang bekerja di Timur Tengah pada 2014 sebanyak 68 orang, yaitu 67 orang di Arab Saudi dan 1 orang di Qatar. Sedangkan pada 2015 ada 5 orang, yaitu 4 orang di Arab Saudi dan 1 orang di Qatar.

ASEANTY PAHLEVI