TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, Josep Kristiadi, mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri tak akan terpecah meski banyak perbedaan pendapat. Misalnya, dalam kasus pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian.

"Hanya tsunami dalam gelas, tidak ada apa-apa," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Maret 2015.

Selain kasus Budi, mereka juga berbeda pendapat soal pengangkatan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Mega tak sendiri. Wakil Presiden Jusuf Kalla sependapat dengannya.

"Karena saat kasus BG, Kalla dan Mega mempunyai kepentingan serupa," ujarnya.

Mega, kata Kristiadi, menganggap Budi dapat dipercaya lantaran pernah menjadi ajudannya. Sedangkan Kalla juga merasa Budi berjasa melalui ajudannya untuk meyakinkan Mega agar menjadi wakil Jokowi. Dengan demikian, keduanya mempunyai kedekatan emosional dengan Budi dan tak menghendaki calon lainnya menjadi Kapolri, termasuk Badrodin.

Perkara terbaru terkait dengan dualisme kepengurusan Partai Golkar. Menurut Kristiadi, baik Mega, Kalla, ataupun Jokowi akan satu suara. Mereka akan menyetujui kepengurusan Agung Laksono yang sejak awal menyatakan pro-pemerintahan. Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat koalisi pemerintah di parlemen.

"Tinggal tunggu waktunya Jokowi akan bicara. Sudah selesai Ical (Aburizal Bakrie) itu," ujarnya.

DEWI SUCI RAHAYU