Kemenkumham, Yasonna Laoly (kiri), menunjukkan surat penjelasan kepada awak media, di Jakarta, 10 Maret 2015. Konflik internal Partai Golkar terjadi antara kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly digugat dua kader Partai Golkar, yakni Nur Rahman dan Arifin Nur Cahyono. Keduanya melayangkan gugatan law suit ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
"Ini jelas bentuk intervensi Menteri Hukum dan HAM yang merupakan kader partai politik pendukung Presiden Joko Widodo," kata kuasa hukum keduanya, Maulana Bungaran, di Pengadilan saat melakukan pendaftaran, Rabu, 18 Maret 2015.
Menurut Maulana, Golkar sudah membentuk kepengurusan yang diketuai Aburizal Bakrie. Kepengurusan itu merupakan hasil Musyawarah Nasional Golkar yang diselenggarakan di Bali. Menurut dia, munas ini sah karena dihadiri pengurus dewan perwakilan daerah I dan II yang juga sah.
Agung Laksono yang menolak hasil munas tersebut, ujar dia, kemudian menggelar munas tandingan di Ancol pada 7 Desember 2014. Agung berjanji, jika terpilih dalam munas versinya itu, dia akan keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi munas itu tak sah karena tak dihadiri pengurus dewan perwakilan daerah yang membawa mandat resmi.
Setelah terpilih, Agung kemudian menggugat ke Mahkamah Partai Golkar. Pada 3 Maret lalu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Agung. Hakim Mahkamah, Muladi, mengabulkan sebagian gugatan dengan menerima sebagian hasil Munas Ancol. Muladi mewajibkan kubu Agung mengakomodasi sebagian kepengurusan Munas Bali serta harus mengkonsolidasi selambat-lambatnya Oktober 2016.
Yang aneh, menurut Maulana, kubu Agung mengklaim memenangi gugatan itu dan meminta Yasonno mengesahkan kepengurusan yang dia pimpin. Yasonna kemudian mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono pada 10 Maret lalu.
Maulana menilai tindakan Yasonna itu tak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Isinya, jika ada perselisihan dalam partai, pengesahan perubahan kepengurusan tak bisa dilaksanakan oleh Menteri Hukum sampai konflik itu diselesaikan. Karena tetap mengesahkan kepengurusan Agung padahal masalah belum selesai, Yasonna dinilai melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
