KPK Incar Sektor Kelautan dan Kehutanan, Apa Saja Targetnya?  

Reporter

Senin, 16 Maret 2015 13:37 WIB

Johan Budi Sapto Prabowo, pria kelahiran Mojokerto, 29 Januari 1966. Menjadi pengganti sementara pimpinan KPK. Mantan wartawan Tempo ini, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, pada era 2003-2006, 5 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan tahun ini KPK akan masuk ke sektor kelautan, kehutanan, dan perkebunan. Masuknya KPK ke tiga sektor itu untuk menyelamatkan sumber daya alam. KPK telah menjalankan program serupa di sektor mineral dan batubara sejak 2013.

"Program gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam ini akan menjadi perhatian utama kami," kata Johan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 16 Maret 2015.

Menurut Johan, pada 2014 program ini berhasil menambah Rp 10 triliun penerimaan negara bukan pajak dari sektor batubara. Kemudian KPK juga berhasil mengidentifikasi 70 persen kapal dari 1.444 perusahaan yang terdaftar tak memiliki nomor pokok wajib pajak. "Ini yang akan kami lakukan untuk kajian 2015," katanya. Selain itu, banyak izin usaha yang dicabut karena tak memenuhi ketentuan.

Pada 18 atau 19 Maret mendatang, Johan akan melakukan penandatanganan kesepakatan antara 29 instansi dan lembaga pemerintahan daerah untuk gerakan ini. Nantinya, kata Johan, mereka akan membuat rencana aksi yang akan dimonitor oleh KPK.

Selama ini KPK dikenal gencar menindak koruptor di pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Mereka ada yang tertangkap tangan ketika menerima suap. Sebagian dijerat setelah KPK melakukan penyelidikan. Tersangka dari kepolisian terakhir disandang Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Budi, yang sempat menjadi calon Kepala Polri, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakata Selatan dan dikabulkan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Buntut dari upaya Budi diikuti sejumlah tersangka kasus korupsi seperti mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Tersangka perkara dana haji ini telah mengajukan praperadilan ke pengadilan.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

4 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

15 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

16 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

18 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

18 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

22 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya