Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di rapat pimpinan nasional TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 3 Maret 2015. Rapim TNI dan Polri tersebut mengambil tema Sinergitas TNI-Polri Penggerak Revolusi Mental. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ditekan sejumlah kalangan, dalam dan luar negeri untuk mengubah kebijakannya dalam eksekusi mati terpidana narkoba. Namun menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi tak akan mengbah sikapnya, tetap meneruskan putusan hukum yang memerintahkan eksekusi mati terhadap gembong narkoba.
" Jadi sekali lagi, Presiden Jokowi telah menetapkan Indonesia darurat narkoba" kata Andi di kompleks Kantor Kepresidenan, Rabu 11 Maret 2015.
Menurut Andi, banyak pihak dari dalam dan luar negeri yang ingin memberikan masukan ihwal eksekusi mati. Ada yang ingin Jokowi mengubah kebijakannya atau justru mendukung pelaksanaan eksekusi. Namun Presiden Jokowi berkukuh. .
Selain itu, kata Andi, putusan pengadilan di berbagai tingkat proses hukum untuk memperkuat putusan hukuman mati juga telah ada. Yang dilakukan Jokowi, menurut Andi adalah tidak memberikan pengampunan untuk seluruh kasus yang terkait narkoba.
Menurut Andi korban dari masalah narkoba semakin lama semakin meningkat. Jika tak ada tindakan tegas pemerintah, ujarnya, dikhawatirkan kondisi darurat narkoba ini akan berlanjut.
Sebelumnya, anggota Komisi Global Antinarkoba yang juga pengusaha Virgin Air, Richard Branson, mengharap Presiden Joko Widodo membatalkan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba.
Menurut dia hukuman mati adalah hukuman yang tidak manusiawi. Richard juga menilai hukuman itu tak memberikan efek jera kepada calon pelaku. "Hukuman mati juga mencabut kesempatan pengampunan bagi terpidana yang telah menunjukkan pertobatan," kata dia.
