Serang Pembela KPK, Ahmad Yani: Imam Prasodjo Benci Polisi  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 5 Maret 2015 05:03 WIB

Imam B. Prasodjo. Dok. TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengkritik sikap dosen Universitas Indonesia Imam Prasodjo saat membela Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Yani, pikiran Imam selalu membenci polisi.

"Yang ada di dalam otak Imam Prasodjo itu, apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian itu tetap salah," kata Yani saat berdiskusi dalam sebuah acara di kawasan Cikini, Jakarta, Pusat Rabu, 4 Maret 2015. "Imam ini anti kemapanan."

Imam yang dimaksud Yani adalah anggota tim independen atau tim sembilan bentukan Presiden Joko Widodo. Tim ini dibentuk Jokowi untuk mengurai perseteruan di tubuh KPK dan Polri. Imam juga anggota panitia seleksi pimpinan KPK di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Reaksi Yani merujuk dari aksi sekitar 50 akademikus berbagai universitas yang menemui Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan pejabat utama Polri di Markas Besar Kepolisian RI, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Februari 2015.

Para akademikus yang dipimpin sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, itu meminta jaminan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso agar tak dijadikan tersangka karena membela Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Di dunia kampus (zaman Orde Baru), pernah mengalami petugas kamtib masuk kampus, intel di mana-mana. Mengajar pun khawatir. Kami membela KPK, tapi ada ingatan lama, jangan-jangan kami calon tersangka. Ada ketakutan publik," ujar Imam kepada Budi.

NUHAMMAD MUHYIDDIN | LINDA NOVI TRIANITA | BC

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya