Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Calon Kapolri Budi Gunawan dan mengajukan nama baru calon Kapolri Badrodin Haiti. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Bogor - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk lebih sering berkantor di Istana Bogor tidak hanya berdampak pada menteri dan pejabat, tapi juga kepada anak sekolah di Bogor.
Agar para pelajar di Bogor tidak terkena kemacetan arus lalu lintas, Dinas Pendidikan Kota Bogor berencana memajukan jam masuk sekolah dan mengurangi jumlah hari sekolah di Kota Bogor. Rencananya, Dinas Pendidikan akan memajukan jam masuk sekolah yang awalnya pukul 07.00 menjadi pukul 06.30. "Atau 30 menit lebih maju," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Edgar Suratman saat ditemui di Balai Kota Bogor, Selasa, 24 Februari 2015.
Edgar menuturkan rencana dimajukannya jam masuk sekolah di Kota Bogor ini agar para siswa tidak ikut terjebak macet saat jam masuk dan jam bubar sekolah, terutama yang bersekolah di beberapa sekolah yang berada di sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor.
Di samping memajukan jam masuk sekolah 30 menit lebih awal, Dinas juga akan mengurangi jumlah hari belajar dalam satu minggu di Kota Bogor. Selama ini, pelajar di Kota Bogor masuk enam hari dalam seminggu, dari Senin sampai Sabtu. "Nanti jadi lima hari dalam seminggu. Sabtu dan Minggu akan diliburkan," kata Edgar.
Menurut Edgar, rencana memajukan jam masuk sekolah ini baru diberlakukan untuk pelajar SMA, sementara untuk tingkat SMP akan dilakukan secara bertahap, "Mungkin tahun ini mulai diberlakukan secara bertahap," ucap Edgar.
Selain memajukan jam masuk sekolah dan lima hari bersekolah, Dinas meminta kepada sekolah yang berada di lokasi macet untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menjemput siswa. "Sekarang satu mobil untuk menjemput satu siswa," katanya.
Semula, untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor sempat menggagas penyediaan bus jemputan sekolah. "Tapi DLLAJ dan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) belum siap mengadakan bus untuk sekolah," tutur Edgar.
