Relawan Minta PDIP Tak Berlawanan dengan Jokowi

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 23 Februari 2015 19:10 WIB

Presiden Jokowi (kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan) Ketum PDIP Megawati, Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jateng, 14 Februari 2015. ANTARA/HO/Andika Betha

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Relawan Jokowi (KRJ) meminta pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tidak bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Ini terkait dengan keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi kepala Kepolisian RI, yang diusung PDIP.

"Jokowi itu kan kader PDIP. Masak PDIP sendiri yang beroposisi. Jokowi mustahil ada keinginan berpisah dengan PDIP," kata Ketua KRJ, Sihol Manullang, dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 23 Februari 2015.

Koalisi Relawan Jokowi berpendapat seharusnya PDIP mendukung penuh dan mengawal pemerintahan Jokowi. Mereka khawatir sikap PDIP justru dimanfaatkan oleh koalisi Prabowo untuk merangkul Jokowi.

"Kalau hal itu sampai terjadi, 'bantuan' KMP tidak bisa kita maknai sebagai 'muslihat' yang tulus, sebab mereka mempunyai hitungan politik sendiri."

Para relawan yang terdiri dari berbagai elemen sepakat mengadakan pertemuan dan sepakat untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka akan mempertanyakan ketegasan PDIP untuk mendukung Presiden ketujuh itu.

"Tanggung jawab PDIP bukan hanya mencalonkan, tetapi juga mengawal, memberi masukan dan memastikan realisasi tujuan," ujar Sihol.

Ketidakjelasan sikap PDIP, dalam rilis disebutkan, membuat relawan merapatkan barisan untuk mendukung Jokowi. "PDIP jangan membiarkan kader terbaiknya bertarung sendirian di gelanggang yang penuh muslihat."

Adapun relawan tersebut terdiri dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Solidaritas Merah Putih (Solmed), Jokowi Masia (Joman), Srikandi Jokowi, Bara Indonesia, Forum Relawan Jokowi, dan banyak lagi.

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

5 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

9 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

15 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya