TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menjelaskan urgensi program revolusi mental. Menurut dia, program itu dibuat agar manusia Indonesia lebih sadar dalam segala hal. "Caranya, membuat kampanye supaya orang-orang mengubah perilaku," kata Andrinof di kompleks Istana Bogor, Jumat, 20 Februari 2015.

Sosialisasi untuk membuat transformasi itu, menurut Andrinof, bisa dilakukan lewat iklan dan film. Selain itu, pemerintah akan melakukan persuasi dengan mengadakan dialog publik dan meminta bantuan tokoh agama untuk lebih banyak berbicara tentang perubahan perilaku.
"Banyak dari revolusi mental ini untuk dibuat program," ujarnya.

Andrinof juga menilai dana revolusi mental sebesar Rp 149 miliar tidaklah terlalu besar. "Cuma memang harus pemerintah sampaikan bahwa ada alokasi dana itu untuk mengubah perilaku manusia."

Sebelumnya, anggaran kontroversial senilai triliunan rupiah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 yang disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 13 Februari lalu.

Anggaran tambahan yang diterima beberapa kementerian dan lembaga itu dianggap rawan politik transaksional.

Anggaran kontroversial itu, misalnya, dana Rp 149 miliar untuk kegiatan revolusi mental, dana talangan Rp 781,7 miliar untuk membayar ganti rugi korban lumpur Lapindo, dan tambahan anggaran untuk kegiatan Dewan sebesar Rp 1,635 triliun.

Anggota Badan Anggaran, Willgo Zainar, mengaku heran melihat sejumlah anggaran yang diajukan pemerintah. Contohnya, dana penyusunan road map dan kegiatan revolusi mental senilai Rp 149 miliar oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Seharusnya anggaran itu masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama," ujar politikus Gerindra tersebut.

MUHAMMAD MUHYIDDIN | TIM TEMPO