Komisi Hukum Pertanyakan 3 Pimpinan KPK Pilihan Jokowi  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 19 Februari 2015 06:41 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi mengumumkan tiga nama Plt pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Senoadji, dan Johan Budi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa mengatakan tiga orang yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Menurut dia, komisi hukum akan lebih selektif lagi dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi ketiga pimpinan KPK itu.

Dia menjelaskan selama ini anggota DPR, komisi hukum, selalu disalahkan masyarakat ketika tak tepat dalam memilih aparat penegak hukum. "Kami harus hati-hati dalam memilih orang agar tak menjadi beban," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 18 Februari 2015.

Desmond mempertanyakan alasan penunjukan Taufiqurrahman Ruki oleh Jokowi. Setelah pensiun, Taufiqurrahman, kata dia, pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Krakatau Steel (Persero).

Desmond menduga, terpilihnya Taufiqurrahman sebagai komisaris utama perusahaan baja pelat merah saat itu kental dengan unsur politik. "Apakah dia, Taufiqurrahman, terpilih karena profesional atau terpilih untuk mengamankan utang Krakatau Steel," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Sementara Indriyanto Seno Adji, Desmond mengimbuhkan, lebih baik dibandingkan dengan Taufiqurrahman dan Johan Budi Sapto Prabowo. Menurut dia, Indriyanto memiliki kemampuan mumpuni dalam hukum pidana.

Hari ini, Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Abraham Samad serta Bambang Widjojanto sampai proses hukumnya berkekuatan tetap. Selain itu, Jokowi mengangkat tiga pimpinan sementara KPK yaitu Taufiqurrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi Sapto Prabowo.

GANGSAR PARIKESIT

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

15 menit lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

7 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

20 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

23 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya