TEMPO.CO, MAKASSAR -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, sudah mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi. Bahkan, mantan pengacara ini telah diincar sejak tahun lalu. Hal itu diungkapkan sahabatnya yang tergabung dalam tim advokasi Abraham Samad di Sulawesi Selatan.

"Sejak tahun lalu, Abhaman Samad sudah tahu diincar," ucap Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah. Menurut dia, Samad dan pimpinan KPK dilengserkan lantaran kinerjanya yang semakin berani mengungkap koruptor kelas wahid, baik itu menteri, ketua partai maupun jenderal.

Rangkaian upaya kriminalisasi KPK, Syamsuddin menyebut, bukan semata dipicu oleh langkah komisi antirasuah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. "Mari lihat peristiwa awalnya yakni adanya kebijakan percepatan kasus besar," ujar dia.

Abraham dan pimpinan KPK lainnya hendak menuntaskan tiga kasus korupsi besar di akhir periodenya. Di antaranya, kasus Hambalang, kasus Century dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Siapa terlibat di kasus BLBI? Itu kan temannya Budi (Gunawan). Kalau BLBI disorot habis lah," tutur dia.

Kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan yang menjerat Samad dinilainya janggal dan dibuat-buat. Sebab, kasus ini terjadi 2007 dan tidak pernah muncul maupun dipersoalkan, termasuk saat seleksi pimpinan KPK pada 2011. "Saat rekam jejak, semua dilibatkan mulai Polri sampai BIN, tapi kasus ini tidak ada," ucap Syamsuddin.

Sebelumnya Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. “AS sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan administrasi kependudukan dengan terlapor Feriyani Lim," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi di ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Selasa pagi, 16 Februari 2015.

Samad dituduh membantu Feriyani membuat dokumen administrasi kependudukan palsu berupa KK dan KTP saat mengurus paspor di Makassar pada 2007.

TRI YARI KURNIAWAN