Badrodin Haiti Masuk Daftar Perwira Pemilik Rekening Gendut

Reporter

Rabu, 18 Februari 2015 15:52 WIB

Wakapolri Badrodin Haiti (kiri), berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, 13 Februari 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kepala Kepolisian RI menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Badrodin adalah Wakil Kapolri yang ditunjuk Jokowi untuk menjalankan tugas-tugas Kapolri pada 16 Januari 2015 lalu.

Nama Badrodin sendiri termasuk di dalam daftar para perwira Polisi yang punya rekening gendut. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 28 Juni 2010, Badrodin disebut membeli polis asuransi pada PT Prudential Life Assurance sebesar Rp 1,1 miliar. Badrodin juga diketahui menarik dana Rp 700 juta, dan menerima dana rutin setiap bulan.

Menanggapi tuduhan tersebut, dalam wawancara dengan Majalah Tempo Edisi 26 Januari 2015, Badrodin mengakui membeli polis asuransi sebesar Rp 1,1 miliar.

"Istri saya habis sakit Stevens-Johnson syndrome, penyakit alergi obat berat," kata Badrodin dalam wawancara tersebut. Nah, untuk jaga-jaga keluarga, kata Badrodin, ia memutuskan membeli asuransi yang bisa memproteksi semua anggota keluarga.

Menurut Badrodin, kala itu istrinya baru mencairkan deposito. "Untuk membayar polis suami, dia hanya tanda tangan dan menuliskan nomor telepon. Karena tidak disebutkan nama dan pengirimnya, orang menduga polis itu dari pihak ketiga," katanya.

Badrodin mengatakan pernah menunjukkan data itu ke KPK pada 2013 dan penyelidik polisi. Yang seperti ini kan tidak ada unsur pidana. LHA itu hanya mencurigai, belum tentu pidana.

Badrodin memastikan dana pembelian polis asuransi itu berasal dari deposito istrinya. "Ada kejelasannya. Jurnal pekerjaan dan laporan perusahaannya juga ada," katanya. Menurut Badrodin, istrinya bekerja sama dengan bank properti. "Hasilnya clear, karena buktinya jelas," katanya.

IQBAL MUHTAROM

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya