Presiden Jokowi, didampingi Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Januari 2015. Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kepala Polri. ANTARA/Setpres-Rusman
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim 9, Jimly Asshiddiqie, mengingatkan agar Presiden Joko Widodo tidak terlambat mengambil keputusan terkait dengan nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut Jimly, putusan praperadilan yang akan ditetapkan besok harus jadi momentum Jokowi menetapkan sikap.
"Sebelumnya sudah telat, akibatnya muncul masalah-masalah baru," kata Jimly yang dihubungi pada Ahad, 15 Februari 2015.
Jimly mencontohkan, akibat keterlambatan Jokowi mengambil sikap, muncul masalah berupa teror terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila kali ini Jokowi telat lagi, Jimly memprediksi akan muncul persoalan lain pula.
Jimly menolak mengomentari bagaimana hasil sidang praperadilan yang sudah berlangsung sepekan ini. "Saya tidak bisa memprediksi, tidak mengikuti juga," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. "Lihat besok saja."
Walau begitu, Jimly berharap Jokowi tak langsung mengambil keputusan setelah hasil praperadilan ditetapkan. "Presiden jangan langsung besok mengambil keputusan, harus dilihat dulu secara menyeluruh," ujarnya.
Jimly mengatakan banyak kemungkinan yang dapat terjadi besok. Jika gugatan Budi Gunawan dikabulkan sekalipun, bukan berarti langkah berikutnya langsung pelantikan. Begitu pula jika gugatan tersebut ditolak. "Tapi akan lebih sulit untuk dilantik jika gugatan itu tidak dikabulkan," katanya.
