Bursa Kapolri, Maruarar Yakin PDIP Dukung Keputusan Jokowi  

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Jumat, 13 Februari 2015 14:22 WIB

Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait hakulyakin partainya bakal mendukung keputusan yang akan diambil Presiden Joko Widodo terkait dengan calon kepala Kepolisian RI. Termasuk bila Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Menurut Maruarar, sebagai Presiden, Jokowi pasti memiliki berbagai macam pertimbangan sebelum akhirnya mengambil sikap. "PDIP sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla pasti akan mendukung langkah-langkah yang bakal diambil Jokowi," ujar Maruarar di Kompleks Parlemen Senayan.

Maruarar mengakui tak mudah bagi Jokowi mengambil sikap. Pada satu sisi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mempertimbangkan amanat konstitusi tentang mekanisme pengisian Kapolri. Pada sisi lain, Jokowi juga harus mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dia meyakini apa pun keputusan Jokowi merupakan hasil tukar pikiran dengan banyak pihak. "Karena itu saya yakin apa pun yang diputuskan Jokowi harus sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap menjaga hubungan antar-lembaga berjalan secara konstitusional," ujar Maruarar.

Rencananya hari ini, Jokowi akan mengumumkan pembatalan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Jokowi bahkan disebut-sebut telah mempersiapkan sejumlah nama. Namun, keputusan itu mendapat reaksi negatif dari sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Fraksi Golkar misalnya menyebut keputusan Jokowi itu melanggar konstitusi dan mengganggu hubungan antar-lembaga.

Pembatalan pelantikan Budi juga ditentang internal PDIP. Ketua Bidang Hukum dan HAM PDIP Trimedya Panjaitan meminta Jokowi tetap melantik Budi Gunawan. Dia menganggap penetapan Budi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak mempengaruhi pencalonan Kapolri. Apalagi, Budi yang juga mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu telah mendapat persetujuan pada paripurna DPR.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

12 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

19 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya