Bela KPK, Denny Indrayana Diteror Perwira Polisi  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 12 Februari 2015 18:03 WIB

Denny Indrayana

TEMPO.CO, Padang - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana kembali dilaporkan kembali ke Polri. Kali ini terkait dengan dugaan kasus korupsi.

"Ada dua laporan. Terakhir tanggal 10 Februari," ujarnya seusai seminar selamatkan KPK yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universita Andalas, Padang, Kamis, 12 Februari 2015.

Menurut Denny, ini sudah biasa, karena bagian dari risiko perjuangan dan amar maruf. "Bismillah. Saya siap menghadapinya. Ini ibadah," ujarnya.

Denny mengatakan, ini sudah diduga. Sebab, sebelumnya ada perwira Polri yang menghubunginya untuk meminta tidak terlalu keras mengkritik. Termasuk kritik terhadap Budi Gunawan. "Tapi saya harus tetap lantang menyuarakan ini. Karena kezaliman telanjang di depan mata," ujarnya.

Saat ini, menurut Denny, tidak bisa lagi bersuara secara diplomatis. Tapi harus dengan suara yang tegas dan jelas, menyatakan bahwa ini adalah upaya koruptor untuk bubarkan dan bungkam gerakan antikorupsi yang dilakukan KPK. "Saya hanya menyampaikan fakta sesuai dengan hati nurani saya," ujarnya.

Denny mengaku, ada juga yang menginformasikan, agar dirinya lebih berhati-hati, karena ada gerakan dari satgas yang tidak jelas. "Seperti untuk berhati-hati di jalan, karena ada macam-macam jebakan. Kecelakaan lalu lintas, dimasukan barang-barang narkoba ke mobil," ujarnya.

Namun, Denny yakin, jika yang dilakukannya ini berdasarkan niat baik, pasti Tuhan akan melindungi.

ANDRI EL FARUQI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

6 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

15 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

15 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

18 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya