TEMPO Interaktif, Jakarta: Ratusan orang mantan napol/tapol korban stigma Gerakan 30 September- Partai Komunis Indonesia (PKI) Rabu siang (20/7), melapor ke Mahkamah Agung (MA). Mereka merasa dikecewakan oleh penundaan sepihak sidang pembacaan notifikasi dan mendengar pendapat tergugat dalam perkara gugatan class action mantan napol/tapol korban stigma PKI oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Telah terjadi pelanggaran prosedur hukum acara persidangan,"kata Erna Ratnaningsih, kuasa hukum dari LBH Jakarta untuk para korban stigma PKI tersebut. Erna dan 4 orang perwakilan korban stigma PKI yang umumnya berusia di atas 60 tahun itu, diterima Hakim Tinggi Pengawasan MA, Gathan Saragih. Gathan menyatakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negri Jakarta Pusat dan setelah itu pihaknya akan memberikan sikap kepada majelis hakim yang menangani.Kekecewaan para korban stigma PKI ini berawal ketika salah seorang Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Sugito, tanpa memanggil pengacara penggugat dan tergugat langsung memberitahukan sidang ditunda karena ketua Majelis Cicut Sutiarso sedang melakukan dinas ke Singapura. "Sidang dtunda tanggal 3 Agustus 2005,"kata Sugito.Pernyataan Sugito langsung disambut suara riuhan para korban stigma PKI yang sudah menunggu 1,5 jam. Kebanyakan para mantan napol tapol korban stigma PKI ini berasal dari beberapa daerah di Jawa seperti Surabaya, Wonosobo, Blora, Kendal, Cilacap, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Ada juga yang berasal dari luar Jawa seperti Palembang dan Jambi.Menurut Gatot, kuasa hukum lainnya dari LBH Jakarta, kekecewaan pihaknya karena pihak pengadilan tidak memberitahukan terlebih dahulu adanya penundaan sidang ini. "Kalau sebelumnya memberitahu, kan, bapak-bapak dan ibu-ibu dari daerah ini tidak usah datang jauh-jauh ke Jakarta,"katanya.Hal senada juga diungkapkan Juan Felix Tampubolon, kuasa hukum tergugat V mantan Presiden RI Suharto. Kuasa hukum tergugat II mantan Presiden Megawati Sukarnoputri juga hadir di persidangan ini. Kuasa Hukum tergugat I, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,tergugat III mantan Presiden Abdurrahan Wahid dan tergugat IV mantan Presiden BJ Habibie tidak hadir dalam persidangan yang ditunda ini. Gugatan class action korban stigma PKI ini dilayangkan kepada negara dan 4 mantan Presiden RI. Mereka menuntut agar hak-haknya sebagai warga negara dipulihkan, Para penggugat juga menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada negara dan Suharto karena dianggap bertanggung jawab telah membuat dan memberikan kebijakan serta peraturan yang membatasi hak warga negara para korban stigma PKI ini. Gugatan ini diwakili oleh 16 orang sebagai wakil kelompok dari 20 juta korban stigma PKI. Tuntutan immateriil yang diajukan oleh para korban stigma PKI ini mencapai Rp 10 milyar dan gugatan materiil nya rata-rata berkisar Rp 1,5 milyar.Anton Aprianto