Datangi KPK, Hasto Siap Seret Samad ke Komite Etik  

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 9 Februari 2015 15:00 WIB

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Menteri Susi Pudjiastuti (tengah) dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) menghadiri peluncuran tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) usai acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan upaya membuka manuver politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah itu. Dia mengklaim tindakannya itu justru untuk memperkuat KPK yang mempunyai tugas berat memberantas korupsi.

"Saya juga tidak menutup mata, kebenaran yang saya ungkap bahwa di tengah misi yang begitu besar tersebut ada pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, yaitu dari salah unsur pimpinan KPK," ujar Hasto di gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Hasto tiba di gedung KPK pada pukul 14.05 WIB. Dia datang memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi pernyataannya ihwal pertemuan Abraham Samad dengan beberapa elite politik partai banteng maupun NasDem.

Dia mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti untuk menyeret Abraham ke lembaga etik KPK. "Bukti yang saya bawa ini telah memenuhi suatu persyaratan untuk dibentuk komite etik," ujar Hasto. Sayangnya, dia masih enggan mengemukakan bukti-bukti yang ia bawa tersebut. "Ya nanti saya sampaikan."

Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan undangan tersebut terkait dengan tudingan Hasto kepada Ketua KPK Abraham Samad yang disebutnya melanggar koe etik sebagai pimpinan KPK. KPK berinisiatif membuat suatu pertemuan agar Hasto membeberkan bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya.

Hasto yang hadir di Komisi Hukum DPR pada Rabu pekan lalu menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDIP sebelum pemilihan presiden 2014. Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres berpasangan dengan Jokowi.

Komite etik dibentuk bila pimpinan KPK melanggar kode etik maupun UU KPK. Jika pegawai yang melanggar, diproses melalui pengawasan internal lalu ke Dewan Pengawas Pusat (DPP) dan akhirnya dibentuk majelis etik.

LINDA TRIANITA


Berita terkait

Sikap Tokoh yang Surati Parpol untuk Dukung Hak Angket, dari Novel Baswedan hingga Suciwati

53 hari lalu

Sikap Tokoh yang Surati Parpol untuk Dukung Hak Angket, dari Novel Baswedan hingga Suciwati

Novel Baswedan mendukung hak angket karena tak ingin kecurangan dan praktik koruptif dalam pemilu dianggap lumrah atau dimaklumi.

Baca Selengkapnya

Abraham Samad Turut Dukung Hak Angket DPR: Hukum Orang-orang yang Terlibat dalam Kecurangan Pemilu

54 hari lalu

Abraham Samad Turut Dukung Hak Angket DPR: Hukum Orang-orang yang Terlibat dalam Kecurangan Pemilu

Abraham Samad Ketua KPK 2011-2015 termasuk dari 50 tokoh yang menandatangani surat untuk ketua umum parpol agar gulirkan hak angket. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Tiga Mantan Pimpinan KPK Minta Penyidik Tahan Firli Bahuri, Begini Jawaban Polri

5 Maret 2024

Tiga Mantan Pimpinan KPK Minta Penyidik Tahan Firli Bahuri, Begini Jawaban Polri

Penyidik masih memproses kasus Firli Bahuri untuk memenuhi berkas sesuai petunjuk jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta atau P-19.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW

3 Maret 2024

Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW

Setelah jadi tersangka kasus pemerasan, Firli Bahuri tak kunjung ditahan Polda Metro Jaya. Aktivis antikorupsi bereaksi keras. Ini kata Novel Baswedan

Baca Selengkapnya

Polisi Tak Kunjung Menahan Firli Bahuri, PBHI: Ancam Profesionalisme Penyidik

2 Maret 2024

Polisi Tak Kunjung Menahan Firli Bahuri, PBHI: Ancam Profesionalisme Penyidik

PBHI menilai tidak ditahannya eks Ketua KPK Firli Bahuri merupakan ancaman bagi profesionalisme penyidik dalam memeriksa perkara.

Baca Selengkapnya

Tiga Mantan Pimpinan KPK Ungkap Alasan Hukum Bahwa Polisi Sudah Seharusnya Menahan Firli Bahuri

1 Maret 2024

Tiga Mantan Pimpinan KPK Ungkap Alasan Hukum Bahwa Polisi Sudah Seharusnya Menahan Firli Bahuri

Tiga mantan pimpinan KPK menjelaskan alasan hukum bahwa polisi sudah seharusnya menahan Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Polisi Tak Kunjung Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kalau Masyarakat Biasa Cepat-cepat ditahan

1 Maret 2024

Polisi Tak Kunjung Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kalau Masyarakat Biasa Cepat-cepat ditahan

Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tidak ditahannya Firli Bahuri oleh polisi akan memunculkan keresahan di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Minta Kapolri Segera Tahan Firli Bahuri: Saya Duga Kasus Korupsinya Banyak

1 Maret 2024

Novel Baswedan Minta Kapolri Segera Tahan Firli Bahuri: Saya Duga Kasus Korupsinya Banyak

Novel Baswedan meminta Kapolri Jenderak Listyo Sigit Prabowo segera menahan Firli Bahuri karena diduga punya banyak kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

Minta Kapolri Segera Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kejahatan paling Sadis

1 Maret 2024

Minta Kapolri Segera Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kejahatan paling Sadis

Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyurati Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan meminta polisi segera menahan Firli Bahuri

Baca Selengkapnya

ICW, Abraham Samad, dkk akan Surati Kapolri Hari Ini, Minta Firli Bahuri Ditahan

1 Maret 2024

ICW, Abraham Samad, dkk akan Surati Kapolri Hari Ini, Minta Firli Bahuri Ditahan

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai penanganan kasus bekas Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya lambat.

Baca Selengkapnya