TEMPO.CO, Manila - Presiden Joko Widodo menyatakan keyakinannya untuk segera menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri dalam waktu dekat. Konflik ini dipicu oleh pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman.
Namun, pencalonan Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR pada Januari lalu belum dilantik oleh Presiden Jokowi karena yang bersangkutan terjerat kasus suap dan gratifikasi. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hubungan antara KPK dan Polri pun menjadi tak harmonis.
Apalagi Badan Reserse Kriminal Polri "membalas KPK" dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Penangkapan ini terkait dengan kasus keterangan palsu Bambang Widjojanto dalam sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi. Pekan lalu, Bareskrim memeriksa Bambang Widjojanto.
Budi Gunawan dikenal sebagai mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri periode 2001-2004. Dia menjadi calon kepala Polri satu-satunya yang diajukan Jokowi ke DPR. "Saya tidak tersandera masa lalu, sehingga bisa memutuskannya," kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina, seperti dikutip dari Antara, Senin, 9 Februari 2015
Jokowi mengakui penyelesaian masalah KPK-Polri memerlukan waktu lama karena berada di area politik dan hukum, sehingga kalau langsung diputuskan risikonya akan terlalu besar. "RAPBNP 2015 juga baru masuk dalam pembahasan di DPR sehingga banyak yang harus ditangani, namun insya Allah masalah KPK-Polri minggu ini selesai, hitung-hitungan saya minggu ini," ujarnya.
Hari ini, sidang praperadilan Budi Gunawan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi mengajukan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka oleh KPK. Sidang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi, yang dihadiri sejumlah sekelompok orang yang mengaku pendukung Budi Gunawan.
Dari Manila, Duta Besar RI untuk Filipina Johny Lumintang mengatakan sebagian WNI yang berada di negara itu adalah pelajar dan mahasiswa, tenaga perawat, dan rohaniwan.
Selain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, tampak hadir dalam kegiatan itu antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, Kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.
ELIK S.
Berita terkait
Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo
16 menit lalu
Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Baca SelengkapnyaLuhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?
1 jam lalu
Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?
Baca SelengkapnyaPasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
16 jam lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
19 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
23 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
1 hari lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
1 hari lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
1 hari lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca Selengkapnya