Meme Kabareskrim Irjen Budi Waseso dan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang beredar di media sosial. Twitter.com
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional akan memanggil Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso untuk dugaan pemalsuan surat mutasi pada 2012. Budi Waseso pernah dilaporkan oleh mantan Wakil Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Komisaris Besar Jenmard Mangolui.
Saat itu Budi Waseso menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman mengatakan pemanggilan akan dilakukan Senin, 9 Februari 2015. "Untuk klarifikasi laporan surat palsu," katanya saat dihubungi, Ahad, 8 Februari 2015.
Bahkan, Kompolnas juga akan meminta klarifikasi kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Menurut Hamidah, klarifikasi ini penting karena Budi Waseso merupakan satu dari empat nama calon Kepala Polri, menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kemungkinan dibatalkan pelantikannya.
Ketiga lainnya adalah Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.
"Konfirmasi untuk memastikan calon yang kami ajukan kepada Presiden Jokowi tidak memiliki rekam jejak yang kontroversial," ujar Hamidah. Kompolnas, kata dia, akan meminta informasi mengenai bagaimana prosedur mutasi dan kebenaran surat tersebut.
Budi dikabarkan sedang menyusun laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu syarat menjadi calon Kapolri.
KPK menyatakan siap membantu Budi menyusun laporan harta kekayaan. "Petugas KPK siap memberikan asistensi pengisian LHKPN jika diminta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Sabtu, 7 Februari 2015.
Budi, tutur Kompolnas, kesulitan menyusun laporan kekayaan karena banyak mengoleksi mobil jip dan senjata tua. Jadi, mantan bawahan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri itu menunggu orang yang tahu nilai barang-barang tersebut agar tidak dianggap memanipulasi harga.
