Ormas Ini Dituding Menyimpang dari Ajaran Islam  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Jumat, 6 Februari 2015 16:06 WIB

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). gafatar.or.id

TEMPO.CO, Kendari - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau masyarakat untuk mewaspadai aliran sesat dan paham radikal. Ini menyusul munculnya kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di sejumlah kabupaten dan kota di provinsi itu. Ormas ini dinilai telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari akidah Islam.

Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Tenggara Muhammad Ali Irfan saat ditemui di kantornya mengatakan, dari hasil kajian, Gafatar telah menyebarkan paham menyimpang. Antara lain, mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir.

Mereka juga tidak wajib menunaikan ibadah haji dan melaksanakan salat Jumat berjemaah di masjid. "Kami pernah menggelar diskusi, dan memang Gafatar tidak mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir," kata Ali Irfan.

Menurut Ali, Gafatar mengakui generasi setelah Nabi Muhammad adalah Ahmad Musadek. "Ia diakui datang ke dunia sebagai utusan Tuhan," kata Ali Irfan.

Dalam menyebarkan ajarannya, Ali Irfan menuding Gafatar berkedok sebagai organisasi kemasyarakatan. Kelompok ini kerap mengadakan berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah, sunat massal, aksi bersih lingkungan, hingga memberikan modal usaha dan pupuk untuk pertanian.

"Ini ajaran sesat yang dibungkus dengan kegiatan sosial. Pengikutnya disuruh menandatangani surat pernyataan yang berisi anggota Gafatar harus meninggalkan segala kegiatan yang bernuansa syariah," kata Ali Irfan.

Atas penemuan itu, menurut Ali Irfan, pihaknya sudah menggelar rapat terpadu dua hari lalu dengan melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, Majelis Ulama Indonesia, dan Muhammadiyah. Forum itu menginstruksikan kepada wali kota dan bupati untuk tidak memberikan izin sekaligus melarang kegiatan Gafatar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

ROSNIAWANTY FIKRI

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

10 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

11 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

22 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

23 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

24 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

25 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

28 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

33 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

42 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya