Jokowi Bicara Sidang Praperadilan Budi Gunawan

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 2 Februari 2015 12:22 WIB

Presiden Joko Widodo, menyapa warga saat kunjungan kerja di Desa Keras Wetan, Ngawi, Jatim, 31 Januari 2015. ANTARA/Siswowidodo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan banyak manuver politik dalam menghadapi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Ia bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Bogor pada Kamis pekan lalu.

Jokowi bahkan mengungkapkan secara terbuka kepada Tim 9—para tokoh masyarakat yang ia kumpulkan untuk mencari masukan guna mengatasi kisruh pemilihan Kapolri. (Baca: Pro-Budi Gunawan Boleh Masuk Halaman Pengadilan)

Jumat, 30 Januari 2015, Tempo menemui Jokowi. Dengan rambut belah samping dan sedikit berantakan, Jokowi mengambil tempat duduk di ujung meja di salah satu ruangan Istana Merdeka, Jakarta.

Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai: berbicara tentang kisruh pengangkatan Kapolri, tekanan partai, dan Megawati Soekarnoputri. Meski tidak terdengar marah, dalam wawancara satu jam itu, ia menyuarakan ketidaksabarannya atas situasi kisruh yang dihadapinya. "Ini persoalan yang mudah, tapi menjadi sulit," ujarnya. (Baca: Kalla: Saya Kenal BG karena Dia Ajudan Bu Mega)

Menurut Jokowi, kegaduhan soal kasus Budi Gunawan malah lebih baik terjadi di awal ketimbang nanti. Jokowi juga menyatakan tidak mendapat tekanan dari mana pun ihwal ini. "Lihat saja, mana ada tekanan? Soal pencalonan Kepala Kepolisian, tekanannya di mana? Partai meminta (Budi) dilantik? Sampai sekarang apakah sudah saya lantik? Kan, belum," tuturnya.

Ketika ditanya, mengapa Jokowi mengajukan nama Budi ke DPR padahal publik meminta menarik pencalonannya setelah dijadikan tersangka oleh KPK? Jokowi menjawab dengan balik bertanya retorik, kalau memakai logika yang benar, apa yang harus dilakukan oleh Dewan setelah calon yang saya ajukan dijadikan tersangka?

Ketika Tempo menimpali bahwa ia berharap DPR menolak Budi, Jokowi menjawab, "Nah, kan. Logikanya, kan, harus seperti itu." (Baca: Praperadilan Budi Gunawan, Hindari Jalan Ampera)

Jokowi tidak menjawab secara tegas, apakah pelantikan Budi menunggu praperadilan selesai atau tidak. Jika hakim setuju penetapan Budi sebagai tersangka harus dibatalkan, Jokowi mengatakan, "Kita tunggu." Jadi, ada kemungkinan Budi tidak dilantik? "Ya, nanti kita lihat saja. Diputuskan saja belum, kok, pada grusa-grusu. Kita harus mengikuti proses hukum."

Wawancara lengkap dengan Presiden Joko Widodo bisa dibaca di majalah Tempo edisi terbaru terbit Senin, 2 Februari 2015.

TIM TEMPO






Baca berita lainnya:
Ini Daftar Calon Baru Kapolri di Tangan Kompolnas
Awas, Jejak Hakim Kasus Budi Gunawan Mencurigakan

Sidang Gugatan Budi Besok, Lonceng Kematian KPK?

Posisi Budi Gunawan Dinilai Mirip Calon Berzina

Berita terkait

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

10 menit lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

30 menit lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

38 menit lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

3 jam lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

3 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

3 jam lalu

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

16 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

16 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya