TEMPO Interaktif, Jakarta: Delegasi Gerakan Aceh Merdeka mengaku mulai khawatir terhadap nasib perundingan dengan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia. Ini setelah pemerintah RI secara tegas menolak keinginan GAM membentuk partai politik lokal di Aceh."Saya sangat khawatir dengan pernyataan yang sangat tegas dari pemerintah Indonesia," kata juru runding HAM Nur Djuli kepada AFP sebelum perundingan hari ketiga dimulai, Kamis (14/7). "Kami belum kehilangan harapan, tapi mulai sedikit pesimistis."Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo A.S. sehari sebelumnya kembali menegaskan, pemerintah menolak pendirian partai politik lokal di Aceh. "Partai lokal tidak bisa diakomodasi dengan undang-undang yang mengatur partai politik di seluruh Tanah Air," tuturnya.GAM, yang telah menyerah dengan tuntutan kemerdekaannya, menganggap, pendirian partai lokal untuk memperluas partisipasi masyarakat Aceh. "Tidak hanya untuk GAM, tapi masyarakat Aceh secara keseluruhan," kata Nur Djuli. Dikatakannya, sangat banyak masyarakat Aceh yang menolak GAM juga harus diakomodasi. Ketentuan bahwa partai politik harus berbasis di Jakarta "dengan mudah dapat diubah".Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil bersikap lebih moderat. "Ada banyak opsi untuk mengatur partisipasi politik masyarakat. Saya yakin, setelah mendapatkan amnesti, semua orang bisa berpartisipasi pada proses politik," kata delegasi pemerintah itu, sembari mengaku yakin bahwa perjanjian damai akan ditandatangani pada Agustus.Di luar soal partai politik lokal, kedua delegasi menganggap, perundingan terus mengalami kemajuan. "Semua pertanyaan sudah terjawab," kata Nur Djuli, sambil menambahkan bahwa hanya isu polisi lokal masih dibahas. "Tapi, itu bukan pertanyaan yang sangat sulit untuk diselesaikan."Perundingan yang difasilitasi Crisis Managament Inisiative pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari itu berlangsung di Koeningstedt, di luar kota Helsinki. Putaran kelima perundingan ini akan berakhir Sabtu. AFP/Budi S