Konflik KPK Polri, Jokowi Diminta Bertindak Tegas

Reporter

Minggu, 1 Februari 2015 15:20 WIB

TEMPO.CO, Yogyakarta -Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif mengaku tidak risau meskipun rekomendasi timnya, mengenai solusi penuntasan konflik antara KPK dengan Polri, hingga kini belum dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia timnya tetap sabar menunggu langkah konkret Presiden, yang akrab disapa Jokosi, mengatasi kisruh antar dua lembaga penegak hukum ini. "Yang penting, rekomendasi sudah kami berikan dan publik telah mengetahui," kata Syafi di kampus UGM, Ahad, 1 Februari 2015. (Baca:Akademikus Dukung Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan)

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini meyakini Jokowi sedang menanti momentum yang tepat untuk melaksanakan rekomendasi Tim 9. Tekanan politik yang saat ini sedang mendera Jokowi, menurut Syafii, merupakan hal biasa dan layak dilawan. "Saran saya, presiden Bertindak cepat sesuai kehendak masyarakat," kata dia. (Baca: KPK Diserang, UGM Dorong Jokowi Lebih Berani)

Di tempat yang sama, Anggota Tim 9, Hikmahanto Juwana juga menilai Jokowi sedang serius bersiap mengeluarkan langkah tegas. Dia meyakini Jokowi memiliki cara-cara khusus dalam menuntaskan masalah. "Jangan meremehkan kecerdasan Presiden, kami percaya dia punya kecerdasan luar biasa dan akan mengeluarkan keputusan terbaik," kata pakar hukum Universitas Indonesia itu.

Hikmahanto menyarankan publik pendukung Antikorupsi rajin memberikan masukan ke Jokowi agar segera cepat mengambil sikap. Menurut dia Jokowi perlu diberi ruang untuk mempersiapkan keputusan paling tepat mengenai kisruh konflik antara Polri dan KPK. "Ini bukan sekedar masalah dua institusi yang berseteru, tapi persoalan kebangsaan dan masa depan pemberantasan korupsi," kata Hikmahanto. (Baca: Awas, Jejak Hakim Kasus Budi Gunawan Mencurigakan)

Makanya, menurut dia, dalam beberapa hari belakangan Jokowi tampak menjaring banyak masukan yang tidak terbatas dari Tim 9. Jokowi sudah bertemu banyak pihak, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan mantan Presiden BJ Habiebie. "Tim 9 akan siap kapan pun Presiden meminta masukan," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Baca berita lainnya:
MA: Gugatan Praperadilan Budi Gunawan Sulit
Disebut Bakal Gantikan BG, Ini Kata Budi Waseso
Budi Waseso Pantang Mundur Bidik Abraham Samad
Calon Kapolri Baru, Ini Sinyal Jokowi ke Kompolnas
KPK vs Polri: 3 Momen Kedekatan Jokowi dan Mega
Survei: Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-JK
Bambang KPK Pertanyakan Pasal Sangkaan Mabes Polri

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya