Para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri mengenakan topeng bergambarkan Presiden Joko Widodo, Komjen Budi Gunawan dan Mantan Presiden Megawati dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Baktiono mengatakan pihaknya tidak bisa ikut campur dalam kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Pengurus daerah, kata dia, harus menghormati keputusan tersebut. "Harus dihormati," kata Baktiono kepada Tempo pekan ini. (Baca: Repdem: Tak Ada Untungnya Budi Gunawan buat PDIP)
Baktiono melihat Komisi Pemberantasan Korupsi bermain politik saat menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi ketika Budi menjalani uji kelayakan sebagai calon Kapolri di parlemen. "Kalau mau menjadikan tersangka, harusnya sebelumnya. Ini waktunya nggak pas," kata dia. (Baca: Kader PDIP Serang Jokowi, Hasto Mengancam)
Baktiono mengklaim pengajuan Budi menjadi Kapolri bukanlah kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terbukti, kata dia, DPR juga ikut menyetujui calon yang diajukan Presiden Joko Widodo itu. Baktiono menampik jika dukungan kepada Budi Gunawan hanya karena dulu dia pernah menjadi ajudan Megawati saat menjadi presiden. "Dulu Pramono Edhie Wibowo, adiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat dipilih Kepala Staf Angkatan Darat juga nggak ramai dipertanyakan seperti sekarang," ujarnya. (Baca: Jokowi, Budi Gunawan, dan Embel-embel Megawati)
Politikus PDIP itu berharap Presiden Jokowi mengambil tindakan yang tepat dalam kasus Budi yang sampai saat ini masih ditunda pelantikannya. Dia berharap KPK dan Polri bisa sama-sama melakukan revolusi. "KPK jangan cepat menjadi orang tersangka tapi nggak diapa-apakan."
Kasus Budi Gunawan diyakini Baktiono tidak akan mempengaruhi suara partai dalam pemilu yang akan datang.” Kecuali jika pemilu digelar dalam bulan ini,” ujarnya.
