Dua Alasan KPK Tolak Alasan Mangkir Budi Gunawan  

Reporter

Jumat, 30 Januari 2015 16:49 WIB

Kuasa Hukum KomjenPolBudi Gunawan,Razman Nasution, menunjukkan surat panggilan KPK terhadap kliennya di hadapan awak media saat mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Januari 2015. Ia membawa sejumlah dokumen dan bukti untuk Komisi III DPR RI. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Informasi dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha mengatakan penyidik KPK menolak alasan Komisaris Jenderal Budi Gunawan mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka pada Jumat ini. "Setelah mempertimbangkan, penyidik tidak akan menerima alasan Budi Gunawan tidak hadir," katanya di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2015. (Baca: Mangkir dari KPK, Budi Gunawan Mau ke Mana?)

Priharsa mengutarakan dua dasar penyidik KPK menolak alasan absennya Budi Gunawan. Pertama, polisi berpangkat komisaris besar yang memberikan konfirmasi ketidakhadiran Budi hari ini tidak memiliki surat kuasa atas nama mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu. "Kombes itu hanya menyerahkan surat perintah tugas dari Kadiv Hukum Polri, bukan dari yang bersangkutan," katanya.

Kedua, alasan gugatan praperadilan Budi tengah berproses tidak memiliki dasar hukum. "Itu preseden yang buruk. Tidak ada dasar hukumnya seseorang menolak pemeriksaan karena kasusnya diproses di praperadilan," katanya. (Baca: Budi Gunawan Mangkir, Ini Alasannya ke KPK )

Sebelumnya, Jumat, 30 Januari 2015, KPK menjadwalkan pemeriksaan Budi Gunawan atas kasus rekening gendut pada pukul 10.00 WIB. Namun KPK menerima konfirmasi ketidakhadiran Budi pada pukul 10.30 WIB. Konfirmasi itu disampaikan seorang anggota Divisi Hukum Polri berpangkat komisaris besar. "Saya lupa namanya siapa," kata Priharsa

Budi melalui pengacaranya, Razman Nasution, mengaku sudah menerima surat panggilan dari komisi antirasuah itu. Namun kliennya memilih tak datang. "Surat itu tidak jelas. Dikirim begitu saja, tidak ada tanda terima. Jadi kami pastikan beliau tidak akan hadir," kata Razman ketika dihubungi kemarin. "Selain itu, klien kami belum menerima surat pernyataan resmi sebagai tersangka," katanya.

MITRA TARIGAN

Berita Lain
Ketemu Prabowo, 3 Tanda Jokowi Jauhi Jeratan Mega
Terungkap, 4 Fakta Sebelum AirAsia Jatuh
Gara-gara Ini, Akbar Tandjung Tinggalkan Ical
Saksi Budi Gunawan Suka Mangkir, Siapa Dalangnya?

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

21 menit lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

5 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

14 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

16 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

19 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya