Mangkir dari KPK, Budi Gunawan Mau ke Mana?

Reporter

Editor

Maria Rita Hasugian

Jumat, 30 Januari 2015 07:35 WIB

Budi Gunawan dan Rekeningnya. (Grafis: Unay)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Komisaris Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, mengatakan pihaknya berencana absen dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Salah satu penyebabnya adalah ada beberapa kejanggalan pada surat pemanggilan, seperti tanggal dan tata cara penerimaannya.

"Tapi beliau masih dinas seperti biasa," kata Razman saat ditanya agenda Budi hari ini, Jumat, 30 Januari 2015. (Baca: Banyak Saksi Mangkir ke KPK, Budi Gunawan Gerah)

Menurut Razman, tersangka Budi tidak ada agenda ke luar kota hari ini. Kondisi kesehatannya pun cukup baik. Selain agenda pemanggilan KPK, Budi tidak mempunyai agenda khusus di luar tugas kesehariannya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol).

Pagi ini pukul 09.00, tim pengacara Budi akan menggelar konferensi pers di Markas Besar Kepolisian. Tim kuasa hukum, kata Razman, akan mengungkapkan sejumlah fakta terkait dengan pemanggilan KPK. "Nanti saja, ya, di Mabes, jangan sekarang," ujarnya menolak menjelaskan fakta tersebut. (Baca: Alasan Budi Gunawan Ngotot Mangkir ke KPK)

Hari ini, KPK akan memeriksa Budi Gunawan terkait dengan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Ia diperiksa sebagai tersangka yang juga diduga memiliki rekening gendut.

DEWI SUCI RAHAYU

Baca juga:
Kejutan Ultah Justin Bieber Untuk Elle DeGenenes
Alasan Budi Gunawan Ngotot Mangkir ke KPK
Jokowi Jumpa Prabowo, Bagaimana Sikap Megawati?
Kisruh KPK Vs Polri Bayangi Kurs Rupiah Hari Ini


Rekening Gendut PolisiKPKBudi Gunawan

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

4 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

6 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

9 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

17 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

22 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

22 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi