TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mendirikan sepuluh ribu unit rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) pada tahun ini. Pembangunannya di sekitar kawasan industri dan diperuntukkan bagi buruh. (Baca: BPJS-Akan-Bangun-Rumah-Susun-untuk-Buruh)
"Sudah dimulai di dua provinsi, sekarang di tahap lelang," kata Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif di kantornya pada Kamis, 29 Januari 2015. Lokasi rumah susun tersebut di Semarang, Boyolali, Magelang, Jawa Tengah; dan Surabaya di Jawa Timur.
Menurut dia, saat ini ada sembilan provinsi lain yang telah mengusulkan penyediaan lahan untuk perumahan buruh tersebut. Lokasinya di DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Selain pemerintah daerah, Kementerian Tenaga Kerja juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pembangunan rumah untuk buruh tersebut. Adapun Kementerian Perindustrian juga dilibatkan dalam inventarisasi kawasan industri yang sudah beroperasi. (Baca: Rusun Buruh Disewakan Rp 50 Ribu per Bulan ..)
"Ada 13 kawasan industri yang mempunyai lahan kosong, total seluas 3.634.600 hektare," kata Hanif.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Ada dua solusi yang ditawarkan Hanif, yaitu dengan menaikkan upah secara bertahap atau menurunkan biaya pengeluaran seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan.
Pembangunan rusunawa dan rusunami diharapkan dapat menekan biaya perumahan dan transportasi bagi para pekerja. "Kami harapkan semuanya berjalan lancar," katanya.
URSULA FLORENE SONIA
Topik terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia
Berita lain
100 Hari Bekerja, Beredar Meme Sindiran ke Jokowi
Lagi, Ikan Berformalin Disita di NTT
Fed Rate Dipastikan Naik, Rupiah Keok
Alasan TNI Hentikan Evakuasi AirAsia
Uang Palsu Rp 12,2 Miliar Sudah Sampai Malang?
Berita terkait
Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung
4 hari lalu
Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara
Baca SelengkapnyaLaba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M
9 hari lalu
BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.
Baca SelengkapnyaPria Bermobil Kepergok Curi Bra Wanita di Perumahan Discovery Bintaro Tangerang Selatan
30 hari lalu
Seorang pria pengendara minibus berwarna putih kepergok mencuri pakaian dalam atau bra milik warga. Aksi tersebut dilakukan di Perumahan Discovery Bintaro.
Baca SelengkapnyaHarga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya
38 hari lalu
Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.
Baca SelengkapnyaDirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024
46 hari lalu
BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.
Baca SelengkapnyaBasuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas
53 hari lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.
Baca SelengkapnyaLowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar
55 hari lalu
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.
Baca SelengkapnyaSebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris
3 Maret 2024
Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat
28 Februari 2024
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini
30 Januari 2024
Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.
Baca Selengkapnya