Jokowi Bukan Siapa-siapa di PDIP, Beda dengan SBY  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Rabu, 28 Januari 2015 11:04 WIB

Presiden terpilih Jokowi menyalami Presiden Indonesia SBY di sela-sela acara Global Forum ke-6 United Nations Alliance of Civilization di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan penyebab utama buruknya kinerja Presiden Jokowi selama 100 hari pemerintahannya adalah partai politik di sekeliling Jokowi. "Partai-partai tersebut punya kepentingan sendiri-sendiri, tidak mendukung Jokowi," ujar Donal ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015. (Baca: Kinerja Dinilai Jeblok, Jokowi Tak Kenal 100 Hari)

Selama 100 hari pemerintahan Jokowi, cukup banyak jejak permintaan parpol pendukung mantan Gubernur Jakarta itu. Salah satunya adalah banyaknya menteri yang berasal dari partai di dalam kabinet Jokowi. Contoh teranyar ada dalam pemilihan calon tunggal Kepala Kepolisian RI, yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang dikenal sebagai orang dekat Megawati. Budi menjadi ajudan Megawati saat Ketua Umum PDI Perjuangan itu menjabat presiden 2001-2004. (Baca: Catatan ICW: 100 Hari Kerja, Jokowi Dikepung Parpol)

Donal melanjutkan, situasi yang dialami Jokowi berbeda dengan kondisi saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Menurut Donal, SBY didukung dan dilindungi partainya: Demokrat. Walhasil, tak ada konflik internal yang tak bisa ditangani oleh SBY. (Baca: 100 Hari Jokowi, ICW: Nilainya Lima)

"Demokrat cukup loyal dengan SBY. Kalau PDIP, masih menempatkan Jokowi sebagai anggota partai. Ironis, sepuluh tahun Demokrat jaga SBY, sementara PDIP dalam 100 hari sudah ganggu pemerintahan," ujar Donal. (Baca juga: Dua Kekurangan Jokowi di Mata Oce Madril)

ISTMAN MP

Topik terhangat:

Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia

Berita terpopuler lainnya:
Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak
Politikus PDIP: Jokowi Bisa 'Game Over'
Golkar Barter Lapindo dengan Budi Gunawan?

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

14 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya