Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, saat tiba untuk memberikan laporan, di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 27 Januari 2015. Bambang Widjojanto melaporkan penangkapannya oleh tim dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Jumat lalu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Nama presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono belakangan sering disebut terkait dengan respons atas kisruh KPK vs Polri. Sebabnya, sengkarut yang sama pernah terjadi ketika SBY menjadi presiden.
Masyarakat menilai SBY lebih tanggap dan jelas membela KPK. Misalnya, SBY memerintahkan polisi menyerahkan pengusutan kasus korupsi di Korps Lalu Lintas Mabes Polri ke KPK. (Baca: Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak)
Namun hingga kini SBY belum menyikapi konflik antara KPK dan Polri. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang tersangkut dalam kisruh KPK vs Polri mengaku tidak ada komunikasi dengan SBY. (Baca: Politikus PDIP: Jokowi Bisa 'Game Over')
"Aku ini siapa? Yang sudah menghubungi saya itu saudara Bambang Widodo Umar," kata Bambang Widjojanto di gedung kantornya, Rabu dinihari, 28 Januari 2015. Bambang Widodo Umar adalah pensiunan polisi dengan pangkat terakhir Komisaris Besar. (Baca: Menteri Tedjo, Jaya di Laut Gagal di Darat)
Bambang Widodo Umar adalah salah satu anggota tim independen yang dibentuk presiden untuk mengusut kisruh KPK-Polri. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo belum memberikan pembelaan kepada KPK, yang terancam lumpuh akibat unsur pimpinannya tak komplet setelah polisi mentersangkakan Bambang Widjojanto. (Baca: Pengacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK)
Polisi juga menyatakan sudah memegang laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh komisioner sisanya yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. (Baca: Kasus Bambang KPK, Ini 7 Cap Negatif untuk Jokowi)
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo menuntut Jokowi bersikap tegas terkait dengan kisruh KPK-Polri. "Presiden harus bersikap tegas terhadap ini. Sejarah akan mencatat anda presiden yang pro pemberantasan korupsi atau sebaliknya," kata Johan dalam konferensi pers di auditorium gedung kantornya, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Golkar Barter Lapindo dengan Budi Gunawan?)
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkritik sikap Jokowi yang membiarkan polisi mengkriminalkan KPK. "Kalau begini, rasanya Presiden SBY lebih baik ketimbang Jokowi," katanya di konferensi yang sama. (Baca juga: Tim 9 Jokowi Punya PR, Apa Saja?)
