TEMPO.CO, Malang - Ratusan ibu-ibu berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang hari ini, Selasa, 27 Januari 2015. Mereka menuntut agar bus sekolah kembali dioperasikan. Unjuk rasa ini merupakan aksi tandingan setelah pekan lalu pengemudi angkutan kota mogok beroperasi untuk menolak bus sekolah.

"Bus sekolah dibutuhkan para pelajar, menghemat biaya transportasi," kata salah seorang demonstran, Yunaida, asal Kelurahan Sukun, Kota Malang, Selasa, 27 Januari 2015.

Bus sekolah, ujar dia, juga menjamin siswa pergi dengan tenang dan tidak terlambat masuk sekolah. Sedangkan jika menumpang angkutan kota, para siswa sering terlambat, lantaran mikrolet sering berhenti untuk menaik-turunkan penumpang dan ngetem. "Naik mikrolet juga rawan kejahatan," tuturnya. Jadi, Yunaida memilih mengantarkan anaknya setelah bus sekolah berhenti beroperasi. (Baca: Sopir Mikrolet Protes, Bus Sekolah di Malang Batal)

Para ibu itu membentangkan poster dan spanduk di depan Balai Kota. Peserta aksi menutup jalur lalu lintas di Bundaran Tugu. Di sela aksi, sejumlah pegiat komite SMP dan SMA menemui Wali Kota Malang Mochamad Anton. Mereka menuturkan sebagian besar pelajar di pinggiran Kota Malang membutuhkan bus sekolah, karena daerah itu tidak dilintasi mikrolet.

"Mikrolet terbatas, tidak semua jalur dilintasi," kata salah seorang pegiat komite sekolah, Tri Murti Handyani. Bus sekolah, ujar Tri, menghindarkan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah. Ia khawatir, jika pelajar mengendarai sepeda motor, akan membahayakan keselamatannya. (Lihat: Tidak Adanya Bus Sekolah, Pelajar Hiraukan Keselamatan)

Wali Kota Malang Mochamad Anton berjanji akan mengoperasikan kembali bus sekolah pada pekan depan. Saat ini Pemerintah Kota Malang tengah mengkaji dampak penghasilan pengemudi mikrolet terhadap operasional bus sekolah. Apalagi, dari 2.000 mikrolet, hanya 500 yang layak beroperasi. "Semua pihak harus mematuhi kajian itu, termasuk pengemudi mikrolet."

Sebanyak tujuh bus sekolah dioperasikan Pemerintah Kota Malang sejak Januari 2015. Dua di antaranya merupakan sumbangan perusahaan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan. Bus sekolah disediakan secara gratis, dengan dana operasional Rp 1 miliar selama setahun.

EKO WIDIANTO

Terpopuler
3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri
Diminta Jokowi Mundur, Budi Gunawan Menolak
Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi