Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam jumpa pers terkait kenaikan harga BBM, di ruangan fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta Selatan, 18 November 2014. Fraksi Demokrat akan mendorong penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi yang telah menaikan harga BBM subsidi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat melihat sikap Presiden Joko Widodo terkait dengan kisruh kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum memuaskan publik. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan perkembangan situasi yang terjadi saat ini tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi.
"Jokowi masih memiliki kesempatan untuk menemukan solusi yang tepat," kata Ibas, sapaan Edhie Baskoro, melalui keterangan pers, Senin, 26 Januari 2015. Menurut dia, Jokowi harus mengeluarkan kebijakan yang adil dan tegas dalam pemberantasan korupsi. (Baca: Fadli Zon Dukung Jokowi Bentuk Tim Independen)
Ibas menuturkan Jokowi harus menyelamatkan kepolisian dan KPK agar tidak mengganggu jalannya penegakan hukum. Sebab, kata dia, kisruh keduanya bisa menghambat penegakan hukum. (Baca: Begini Isi Pertemuan Tim Independen dengan Jokowi)
Kisruh KPK dengan Polri atau disebut "Cicak Vs Buaya Jilid II" ini bermula dari serangan balik Polri yang menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus sengketa pilkada. Banyak kalangan menyebutkan penetapan tersangka ini terjadi karena KPK menjadikan Budi Gunawan, calon Kapolri pilihan Jokowi, sebagai tersangka.
