Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Minggu, 25 Januari 2015 19:30 WIB

Salah seorang peserta aksi menggunakan topeng dari wakil KPK, Bambang Widjojanto. Aksi tersebut diadakan untuk mengkampayekan cinta KPK dan cinta Polri yang bersih. 25 Januari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Panggung dadakan dan kumpulan massa di samping Kedutaan Besar Jerman menarik perhatian warga yang sedang menikmati acara car free day atau sehari bebas kendaraan bermotor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Ahad, 25 Januari 2015. Suara orasi terdengar dari pengeras suara yang menyatakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang 'dikerjai' oleh segelintir kelompok di Bumi Pertiwi. (Baca: Ribut KPK, KontraS: Mega Jangan Kayak Lagu Dangdut)

Beberapa orang dari kumpulan massa yang kompak berbaju putih itu juga membawa tulisan 'Save KPK' yang sudah disiapkan sekitar pukul 07.00 WIB itu. Yang lainnya, ada menyampaikan pendapat tentang pemberantasan korupsi dan harapan pembersihan koruptor di Indonesia. Mereka meminta perseteruan antara dua lembaga tinggi, yaitu KPK dan Polri, yang semakin memanas harus dipadamkan. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)

Menarik untuk Dibaca
Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?


Caranya? Mereka kembali mengharapkan ketegasan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang terkesan tak berdaya, dalam menangani kisruh dan bersikap netral tanpa tersandera kepentingan politik. Kebetulan atau tidak, Presiden Jokowi, bersepeda dari Istana Merdeka dan melewati kerumuman massa, yang oleh salah satu menteri dalam kabinetnya, dianggap rakyat enggak jelas oleh Menterinya. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi)

Masyarakat tak jelas itu, juga ada yang memakai topeng Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto. Sebagai bentuk dukungan moral dan meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Badan Reserse dan Kriminal Polri mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto, pada 24 Januari 2015 di Istana, mengatakan KPK didukung oleh rakyat tak jelas. (Baca: Penyidik Bareskrim Tersangkut Kasus Budi Gunawan?)


<!--more-->

Masyarakat tak jelas itu di antaranya bekas relawan Jokowi, aktivis dan warga lainnya, memanggil Presiden Jokowi bersama pasukan pengamanan presiden yang melewati tempat orasi sekitar pukul 07.30 WIB. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Lola Easter, mengatakan warga memanggil Jokowi mampir ke panggung aspirasi Save KPK untuk Polri bersih itu. "Warga memanggil presiden. Namun, Pak Jokowi hanya menoleh dan tidak berhenti," kata dia. (Baca: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

Permintaan warga ke Presiden Jokowi untuk mampir itu, ditanggapi oleh gowesan kaki ke sepedanya. Jarak antara panggung dan kerumuman 'orang enggak jelas' itu pun semakin jauh dan berjarak. Beberapa warga kecewa dengan sikap Presiden Jokowi. Namun, panggung pernyataan pendapat tetap panas dan kumpulan warga semakin banyak. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap, Denny: Ini Berbahaya)

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, ikut mengutarakan pendapatnya. Dia mengatakan Jokowi harus melaksanakan revolusi mental yang menjadi jargon kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan perseteruan ini. "Jangan memindahkan Istana Negara ke Jalan Teuku Umar," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada itu. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi)

Berkemeja putih, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, turut hadir dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mendukung komisi anti rasuah itu untuk tetap berdiri dan membersihkan korupsi dari badai yang sedang menerpa di KPK. Sambil memegang mikrofon, Adnan meminta masyarakat harus bergandengan tangan untuk melawan koruptor. (Baca juga: 'Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega')


<!--more-->


Perjuangan itu, kata Adnan, butuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan semangat kuat karena pasti ada kelompok tertentu yang tidak suka negara berjaya dan bebas dari korupsi. Adnan mengehela nafas panjangnya, tangannya bergemetar. Dia bersyukur karena koleganya, berhasil dibebaskan pada Sabtu, 24 Januari 2015, dini hari. "Sekarang giliran saya," kata dia. (Baca: Ribut KPK dan Polri, Apa kata Ical Bakrie?)

Warga yang menyaksikan pidato Adnan terkadang meneriakkan hidup KPK, menyemangati mantan Komisi Kepolisian Nasional itu. "Jangan takut, Pak. Maju terus, kami di belakangmu," kata warga bersamaan. Adnan tersenyum mendapat dukungan tersebut. Dia mengatakan, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Membasmi Korupsi di Indonesia dari level terbawah hingga tertinggi dan berhasil digiring penjara, katanya, suatu perjuangan. "Itu risiko perjuangan." (Baca: Bambang Tersangka, KPK: Kami Tak Butuh Plt, tapi...)

HUSSEIN ABRI YUSUF

Topik Terhangat:
Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia


Baca Berita Terpopuler
Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi
Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

12 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

16 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya