Seorang peserta aksi bertopeng Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, mengacungkan tangannya di halaman Gedung KPK, Jakarta Selatan, 24 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan bila Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap mempolitisasi kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan, seharusnya Kepolisian RI menunjukkan letak kesalahannya. Bukan malah balas dendam dengan berusaha memenjarakan semua pimpinan KPK. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap karena Jokowi)
"Jokowi (Presiden Joko Widodo) juga jangan diam saja. Suruh bongkar kasus jaksa-jaksa bermasalah," kata Haris dalam sebuah diskusi politik dan hukum yang bertemakan 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: Bambang Widjojanto Ditangkap, Denny: Ini Berbahaya)
Konflik antara KPK dan Mabes Polri bermula saat komisi antirasuah itu menetapkan calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut yang tak sesuai dengan profilnya. (Baca: Bambang Tersangka, KPK: Kami Tak Butuh Plt, tapi...)
KPK menengarai Budi menerima gratifikasi dan suap saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri 2003-2006 di Mabes Polri. Adapun Budi sudah membantah tudingan kepemilikan rekening yang dianggap janggal itu. (Baca: Todung: Cicak Vs Buaya Jilid II Bisa Lebih Dahsyat)
Selang sepekan kemudian, Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menangkap Bambang dengan sangkaan mengarahkan saksi untuk bersaksi palsu dalam sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. (Baca: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...)
Sehari setelahnya, Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan atas kasus perampokan perusahaan dan kepemilikan saham ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Saat ini, Pimpinan KPK Zulkarnaen, juga akan dilaporkan ke Bareskrim. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)
