Ketum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (tengah) tiba di gedung Nusantara untuk ikuti Rapat Pleno di ruang KK-1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical menanggapi dengan santai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri. Ia mengatakan kedua lembaga hukum tersebut mampu menyelesaikan masalah itu hingga tuntas. "Dua-duanya institusi hukum, biar mereka menyelesaikan sendiri," kata Ical di sela pertemuan kader Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: Bambang Tersangka, KPK: Kami Tak Butuh Plt, tapi...)
Ical menilai tidak ada maksud pelemahan komisi antirasuah dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat, 23 Januari 2015. "Enggak ada. Enggak," kata penyokong utama Koalisi Merah Putih yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto itu. Ketika diminta menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mencoba menengahi masalah ini, Ical enggan berkomentar. (Baca: Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...)
Konflik antara KPK dan Polri bermula saat KPK menetapkan calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening yang tak sesuai dengan profilnya. KPK menengarai Budi menerima gratifikasi dan suap saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri 2003-2006. Budi sudah membantah tudingan kepemilikan rekening itu. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)
Selang beberapa hari kemudian, Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Bambang dengan sangkaan mengarahkan saksi untuk bersaksi palsu dalam sengketa pemilihan Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Saat itu Bambang menjadi pengacara salah satu calon bupati. Sabtu malam, 24 Januari 2015, Bareskrim akhirnya melepaskan Bambang setelah memeriksanya hampir 14 jam. (Baca: Tedjo Bikin Ruwet, Surya Paloh Mesti Turun Tangan)
Salah satu kuasa hukum Bambang, Usman Hamid, mengatakan kliennya tidak akan diperiksa dalam waktu dekat karena belum ada surat pemanggilan pemeriksaan. Usman meminta Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Reserse Kriminal Polri menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap Bambang. "KPK kesulitan tanpa dukungan presiden." (Baca: KPK Vs Polri, Jokowi Disorot Media Asing)
