TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto yang menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi adalah rakyat tak jelas. Menurut Fahmi pernyataan Tedjo berpotensi memanaskan situasi tegang antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. (Baca: Sikap Prabowo dan 3 Kejanggalan Kasus Bambang KPK)
Fahmi meminta pemerintah menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif. "Jangan sampai terpancing tidakan yang merugikan pemerintahan Jokowi-JK," kata Fahmi dalam keterangan tertulis, Sabtu 24 Januari 2015. (Baca: KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?)
Menurut Fahmi, pemerintah harus konsisten menyelamatkan program Nawacita Jokowi-JK. "Itu juga berarti penyelamatan KPK dan Polri menjadi prioritas," kata dia. (Baca: Terungkap, Bos Polisi Penangkap Bambang KPK)
Dari catatan Tempo, setidaknya ada tiga pernyataan Menteri Tedjo yang dianggap menyerang KPK. Pertama saat Tedjo meragukan kebenaran dugaan kasus korupsi yang disidik KPK, termasuk soal rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, kepolisian adalah lembaga hukum yang kredibel dan patut didengar. "Lagi pula, apakah KPK pasti benar?" ujar dia. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)
Kedua, Tedjo menyatakan kalau KPK ingin menggagalkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. "Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses," kata Tedjo. (Baca: Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...)
Ketiga, Tedjo menilai KPK kekanak-kanakan. Menteri Tedjo mengatakan KPK melanggar kesepakatan dengan kepolisian untuk tidak mengeluarkan pernyataan tendesius. "Jangan membakar massa (dengan orasi) 'Ayo rakyat. Kita harus begini-begitu’. Pernyataan itu adalah sikap kekanak-kanakan," ujar Tedjo. (Baca: Tiga Ucapan Menteri Tedjo yang Menyerang KPK)
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
4 September 2017
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.
