Johan Budi: Lembaga KPK Terancam Dihancurkan

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 24 Januari 2015 21:29 WIB

Puluhan massa bertopeng Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, mengikuti aksi di halaman Gedung KPK, Jakarta Selatan, 24 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas hukum yang juga Ketua Umum Yayasan Yap Thiam Hien Todung Mulya Lubis merasa Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan tegas atas kriminalisasi yang datang kepada KPK.

Peristiwa kriminalisasi ini lewat pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri. Todung berkata, penyelamatan terhadap KPK juga akan menyelamatkan citra Polri yang dikritik berkali-kali atas penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. (Baca:Aktivis Hukum Ingin Presiden Lindungi KPK)


"Terlalu pagi untuk kecewa dengan Pak Jokowi, tapi saya sedih jika beliau tidak segera mengambil tindakan," ujar Todung kepada pers di Gedung KPK, Sabtu, 24 Januari 2015.


Todung pun beranggapan bahwa apabila serangan terhadap KPK tidak ditangani, babak baru Cicak (KPK) vs Buaya (Polri) ini akan semakin dashyat.

"Penahanan Bambang itu baru puncak gunung es saja,"ujar Todung. (Baca: Seskab Andi: Jokowi Minta Tidak Ada Manuver Hukum)

Secara terpisah, Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, menyatakan, jika nantinya Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, juga dijadikan tersangka maka KPK tidak hanya dilemahkan tapi dihancurkan.

Johan mengaku merasa khawatir KPK nantinya hanya memiliki dua komisioner, yakni Abraham Samad dan Zulkarnain. (Baca: Tak Direspon, Adnan KPK Dilaporkan ke Bareskrim)

"Kalau tinggal tiga dan Pak Adnan Pandu ditersangkakan, berarti (pimpinan) tinggal dua. Kalau ada yang lapor lagi dan ada yang jadi tersangka, itu bukan melemahkan, tapi menghancurkan KPK," kata Johan.

ISTMAN MP



Baca juga:
Mega Gelar Pesta di Hari Penahanan Bambang KPK
Tiga Perubahan Ujian Nasional Ala Menteri Anies
Sopir Tabrakan Maut Pondok Indah Diomeli Majikan
LPSK Lindungi Aktivis Bangkalan Korban Penembakan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

1 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya