TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Azis Syamsuddin, menilai penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjajanto, tidak akan mengamputasi kinerja KPK. Menurut Azis, formasi pimpinan yang tersisa masih memungkinkan mereka untuk bekerja. "Belum menjadi masalah," kata Azis Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Save KPK, Komnas HAM Selidiki Penangkapan Bambang)
Bambang ditangkap pagi tadi oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Bambang dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu terkait sengketa pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat pada sidang di Mahkamah Konstitusi 2010 lalu.
Penangkapan itu terjadi selang sepekan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Azis menjelaskan, penahanan Bambang menyebabkan KPK hanya dipimpin tiga komisioner. Sebab, satu kursi lainnya sudah lebih dulu ditinggalkan Busyro Muqoddas, yang memasuki masa pensiun sejak Desember 2014. (Baca: Wakapolri: Bambang Widjojanto Bebas Malam Ini )
Dengan situasi itu, pimpinan KPK yang tersisa saat ini hanyalah Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.
Meski demikian, Aziz menilai pimpinan yang tersisa masih memungkinkan membuat keputusan-keputusan strategis. Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang KPK menyebut keputusan KPK bersifat kolektif kolegial.
Karena itu, Aziz berpandangan Presiden Joko Widodo tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur legalitas keputusan pimpinan KPK.
Komisi Hukum juga tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. "Kami mendukung sikap presiden yang mendorong penyelesaian masalah secara objektif menurut UU."
