Bambang Ditangkap, Jokowi Didoakan Selamatkan KPK

Reporter

Sabtu, 24 Januari 2015 04:13 WIB

Politisi PDIP eks calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto Sabran (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai melaporkan kasus yang melibatkan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Mabes Polri, Jakarta, 23 Januari 2015. Mabes Polri menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di sidang MK untuk kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalteng, pada 2010. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO , Yogyakarta:Tokoh dari Forum Kerukunan Umat Beragama Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo mau pasang badan dan segera mengambil langkah penyelamatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah ‘diserang’ berbagai pihak. (IBaca:Save KPK, Pemeriksaan Bambang Setelah Salat Asar)

“Kami doakan pak Jokowi berbesar hati dan cepat mengatasi persoalan yang melanda KPK agar lembaga ini tetap kuat dan tangguh memberantas korupsi,” kata Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama Gunung Kidul Pendeta Christiana Riyadi kepada Tempo, Jumat 23 Januari 2015. (Baca:KPK: Sejarah Akan Mencatat Anda, Presiden!0

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada Jumat, 23 Januari 2015 ditangkap Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI dengan tuduhan pemberian keterangan palsu saat masih menjadi pengacara sengketa pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 silam. (Baca:Bambang Widjojanto Tersangka: Kisah yang Menjerat)

Sehari sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad diserang Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan Samad merupakan orang yang gagal melobi PDIP menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Riyadi pun optimis, jumlah pimpinan KPK yang tersisa saat ini tidak bakal menyurutkan langkah pemberantasan korupsi. “KPK sudah terbukti sebagai lembaga kolegial yang kuat, rakyat sepenuhnya mendukung,” kata dia.

Sejak lima pimpinan KPK berkurang dengan purnanya masa tugas mantan wakil ketua KPK Busyro Muqoddas pada akhir tahun lalu, pimpinan KPK tinggal empat orang. Namun dengan penangkapan Bambang ini, diperkirakan pimpinan KPK akan menyusut lagi menjadi tiga orang jika Polri memaksa menahan Bambang. (Baca:Pelapor Kasus Bambang Widjojanto dari PDIP, Siapa Dia?)

“KPK masih satu-satunya lembaga yang mendapat kepercayaan masyarakat memberantas korupsi dibanding penegak hukum lain, tak perlu gentar meskipun jumlahnya minimalis,” ujar Riyadi.

Riyadi pun meminta KPK tangguh seperti episode pertama perang cicak versus buaya ketika menghadapi kasus korupsi yang dilakukan Inspektur Jenderal Djoko Soesilo 2012 silam. “Semoga KPK bisa lebih menjaga diri dari kepentingan-kepentingan politik yang seringkali kotor,” kata dia. (Baca:Kasus Bambang, PDIP Minta Jokowi Tak Intervensi)

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
BW Ditangkap, Jokowi Bicara Pertumbuhan Ekonomi
#SaveKPK dan #SayaKPK Dikibarkan di Gedung KPK,
Pemkot Bogor Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Taman
Sejuta Turis Australia Kunjungi Bali Tiap Tahun

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

8 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

8 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

10 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

10 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

14 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

17 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

19 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya