Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi damai #SaveKPK di Gedung KPK, Jakarta, 23 Januari 2015. Aksi dukungan ini terkait kabar penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. (Baca: Kasus Bambang, PDIP Minta Jokowi Tak Intervensi)
"Presiden harus bersikap tegas terhadap ini. Sejarah akan mencatat Anda, presiden yang pro-pemberantasan korupsi atau sebaliknya," kata Johan dalam konferensi pers di auditorium gedung kantornya, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Tidak Bela KPK, Aktivis Antikorupsi Kritik Jokowi)
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang membiarkan polisi mengkriminalisasi KPK. "Kalau begini, rasanya, Presiden SBY lebih baik ketimbang Jokowi," ujarnya dalam konferensi yang sama. (Baca: Bambang Widjojanto Tersangka: Kisah yang Menjerat)
Zainal menilai tindakan polisi itu memperkuat dugaan polisi dendam karena KPK sebelumnya menetapkan calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. (Baca: Polisi Tangkap Bambang, Seperti Dokter Malpraktek)
Pagi tadi, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan diborgol polisi ketika baru selesai mengantar anaknya ke sekolah. Polisi menetapkan Bambang sebagai tersangka terkait dengan sengketa pilkada Kotawaringin Barat pada 2010. Dia diduga menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi.
Bambang yang ketika itu menjadi pengacara salah atau calon, Bupati Ujang Iskandar, disebut mengarahkan puluhan saksi untuk meyakinkan majelis konstitusi supaya memenangkan Ujang dalam pilkada. (Baca: Ini Profil Pelapor Bambang Widjojanto ke Polisi)
Beberapa jam setelah penangkapan, Jokowi memerintahkan polisi untuk terus mengusut kasus Bambang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jokowi juga meminta media bersikap obyektif.
