Ketua KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, beri keterangan kepada wartawan terkait penetapan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan, di Gedung KPK, Jakarta, 13 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyatakan, pimpinan komisi anti rasuah ini diperbolehkan bertemu dengan elit partai politik. Beberapa pimpinan tercatat sering hadir dan bertemu dengan elit parpol untuk membahas dan mensosialisasikan gerakan anti korupsi.
"Bukan pertemuannya yang haram, tetapi isi pertemuan itu yang bisa menentukan benar atau salah," kata Johan di Gedung KPK, Kamis, 22 Januari 2015. (Baca: Tanpa Izin Mega, Hasto Kristiyanto Serang KPK)
Johan menyatakan, Abraham tak bisa disimpulkan bersalah hanya karena bertemu salah satu atau beberapa tokoh politik. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan parpol juga tak bisa dinafikan. (Baca: Semua Pimpinan KPK Putuskan Status Tersangka Budi)
KPK menilai, setiap pimpinan KPK sebagai warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai wakil presiden. KPK menilai tak ada pelanggaran jika Samad dicalonkan sebagai calon wakil presiden bagi Joko Widodo. (Baca: Soal Tudingan PDIP, Mantan KPK: Itu Baru Sepihak)
Johan justru keberatan dengan partai politik yang mengaitkan proses hukum di KPK dengan pertemuan dan pencalonan Samad. Ia mengklaim seluruh proses hukum, termasuk penetapan tersangka, bukan keputusan hanya satu pimpinan saja. KPK menjamin seluruh penetapan tersangka berdasarkan bukti dan proses yang sesuai. "Penetapan selalu keputusan seluruh pimpinan," kata dia.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Abraham gencar melobi beberapa elit partai politik. Bahkan Samad disebut sampai harus menutupi identitas untuk bertemu lebih dari lima kali.
Tak hanya soal calon wapres, Hasto menuding kegagalan Samad ke kursi wapres, berujung pada penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK. Presiden Jokowi harus menunda pelantikan Budi sebagai Kapolri meski sudah mendapat persetujuan dari Parlemen Senayan. Samad dituding sengaja menjegal langkah mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi Kapolri.
