Alasan Kabareskrim Tak Pernah Lapor Harta

Reporter

Editor

Anton William

Selasa, 20 Januari 2015 15:44 WIB

Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso, saat mendampingi Komjen Budi Gunawan di DPR, Senayan< Jakarta, 15 Januari 2015. Tempo/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso tak pernah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Perwira tinggi yang menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius itu mengaku tak pernah diberikan formulir pelaporan harta.

Menurut Budi Waseso, dia sudah beberapa kali meminta formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Mabes Polri saat menduduki jabatan baru. Namun dia tidak pernah mendapatkannya. "Pas sudah pindah, formulirnya baru datang," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Januari 2015.

Budi Waseso menuturkan masih menyusun laporan harta setelah ditunjuk sebagai Kabareskrim. Dia mengaku tidak tahu jumlah harta kekayaan yang dimilikinya saat ini. Penghitungan kekayaan, ujar dia, akan dilakukan dengan hati-hati. "Supaya tidak bohong. Ini soal kejujuran," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo itu. (Baca juga: Daftar Jenderal Baru Polri.)

Adapun Komisaris Jenderal Suhardi Alius melepas jabatan Kabareskrim setelah dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional. Serah-terima jabatan dilakukan di Mabes Polri, kemarin. Suhardi dimutasi karena dituding membocorkan data yang berkaitan dengan Komjen Budi Gunawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca juga: Budi Waseso: Saya Anak Buah Budi Gunawan.)

Budi Waseso menampik jabatan yang diraihnya saat ini karena memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan, Kapolri terpilih. Dia menegaskan tidak pernah meminta jabatan. "Pengabdian saya itu. Saya junjung tinggi," ujar Budi Waseso. (Baca juga: Kapolri Sewot Perwira Tinggi Salah Ucap Laporan.)

SINGGIH SOARES




Terpopuler
Mahasiswi Berutang Rp 1 Miliar Dikenal Tertutup
Bob Sadino, Celana Pendek, dan Ajaran Agama
Mahasiswi Berutang Rp 1 Miliar, Ayah: Nuwun Sewu
Geram, Fadli Zon: Hanya Tuhan yang Mengevaluasi KPK
Tony Abbot Kirim Surat, Apa Reaksi Jokowi?

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

20 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

22 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya