Komjen Budi Gunawan di dalam lift seusai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil terus menggalang dukungan untuk meminta Presiden Joko Widodo memilih Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter, mengatakan mengundang masyarakat untuk menandatangani petisi change.org/calonkapolri. (Baca: Soal Kapolri, Jokowi Tinggalkan Tradisi Baik SBY)
"Untuk warga yang cinta Indonesia, ayo kumpul dan ajak keluarga di acara aksi simpatik PILIH KAPOLRI BERSIH," ujar Lola melalui pesan singkat, Sabtu, 17 Januari 2015. Acara tersebut akan digelar pada Ahad, 18 Januari 2015 pukul 07.00 hingga 11.00 WIB. Lokasinya bertempat di Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia atau tepat di depan pos polisi. (Baca: Ditunda Jokowi, Tamu Budi Gunawan Silih Berganti)
Menurut Lola, acara akan diisi dengan penandatangan dukungan, atraksi seni dan musik, orasi, serta jalan memutar bundaran HI. Masyarakat yang akan ikut aksi disarankan memakai pakaian serba hitam. (Baca: Soal Kapolri, Ruhut: Jokowi Melihat Sesuatu)
Gerakan yang menamakan koalisi untuk Reformasi Polri ini diprakarsai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ICW, Perludem, Transparancy International Indonesia. Serta didukung Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Legal Roundtable. (Baca: Badrodin Haiti Laporkan Hartanya Rp 8 Miliar)
Penggalangan dukungan memilih Calon Kapolri bersih ini lantaran Jokowi mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, Budi diduga memiliki rekening gendut. Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. (Baca: Oegroseno Bela Suhardi Alius dari Cap Pengkhianat)
Status tersangka Budi ternyata tak membuat Jokowi membatalkannya sebagai Kapolri. Jokowi menegaskan pelantikan Budi sebagai Kepala Polri terpilih hanya ditunda, bukan dibatalkan. Seiring penundaan pelantikan Budi, Jokowi mengangkat Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kepala Polri. Padahal, Badrodin juga termasuk 21 jenderal yang disinyalir memiliki rekening gendut. (Baca juga: Jokowi Dinilai Main Cantik dalam Soal Kapolri)
