BBM Turun, Daerah Tunggu Pusat Benahi Struktur Harga

Reporter

Editor

Eni Saeni

Jumat, 16 Januari 2015 20:00 WIB

Seorang pedagang cabe menata dagangannya di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur (17/2). Harga cabe rawit merah melonjak dalam sepekan terakhir dari Rp.9000/Kg menjadi Rp.21.000/Kg. Foto: ANTARA/Seno S

TEMPO.CO, Bandung -Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Ferry Sofwan Arief setuju dengan langkah pemerintah membenahi struktur pasar untuk menekan harga mengimbangi kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Membenahi struktur pasar dengan menghitung dan mengubah sistem logistik," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Januari 2015.

Menurut dia, kenaikan harga BBM pada November 2014 tidak banyak berpengaruh pada perubahan harga bahan kebutuhan pokok. Justru sebagian komoditas tetap naik karena berkurangnya pasokan. Langkah pemerintah yang akan memperbaiki struktur pasar ditunggu daerah untuk menekan fluktuasi harga.


Karena untuk meminta Asosiasi Angkutan Darat (Organda) menyesuaikan tarif, kata Ferry, itu sulit, padahal tarif transportasi merupakan salah satu komponen yang bisa mempengaruhi harga.




Ferry melihat struktur pasar tidak sehat terlihat misalnya pada harga ayam dan cabe. Saat harga ayam di peternak turun, tidak diimbangi dengan penurunan harga di pasar. Begitu juga dengna cabe saat harga di petani turun, tapi di pasar penurunannya tidak signifikan. "Ini terkait dengan rangakain tata niaga yang terlalu panjang," kata dia.

Salah satu kebijakan yang ditunggu adalan penataan pola logistik dengan mewajibkan pengiriman barang dari produsen masuk satu wilayah harus melewati pasar induk. Ferry mencontohkan DKI yang mewajibkan pasokan bahan kebutuhan dari luar wilayahnya hanya boleh masuk lewat Pasar Induk Kramatjati untuk memudahkan pemantauan harga dan pasokan barang.

Sebelumnya Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jawa Barat Dedeh T Widarsih mengatakan, memilih menunggu kepastian penurunan harga BBM, setelah itu baru membuka diri berbicara dengan pemerintah daerah soal revisi tarif angkutan. "Kalau sudah final, kalau masih perkiraan, nanti saja, bikin repot," ujarnya.


Dedeh mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak padu soal harga BBM. Dia mencontohkan, keputusan menaikkan harga BBM tidak berbarengan dengan penyesuaian tarif angkutan. Penyesuaian tarfi taksi misalnya, baru diberlakukan 1,5 bulan setelah harga BBM diumumkan naik pada November 2014 lalu.


Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Nita Yosita mengatakan, saat harga BBM naik, efek ssecond round akan berimbas pada tarif angkutan yang otomatis mengerek harga barang. "Masalahnya kalau harga BBM turun, apakah otomatis harga-harga akan turun karena sekarang sudah keburu naik, nah di situ peran pemerintah," kata dia.


Menurut dia, efek kenaikan harga BBM sendiri pada inflasi hanya berlangsung tiga bulan pertama, selanjutnya trennya akan kembali normal. Inflasi Jawa Barat sendiri sebagai imbas naiknya harga BBM sendiri hanya 7,4 persen lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang menembus 8,36 persen.


Pemerintah, lanjut Nita, juga tidak bisa memaksa harga harus turun dengan turunnya BBM karena harga mengikuti hukum pasar. Dia menyarankan, minimal harga barang bisa didorong turun dengan kebijakan pemerintah menurunkan tarif angkutan. "Harus ditolong dengan kebijakan," kata dia.

AHMAD FIKRI




Terpopuler:





Berita terkait

10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

10 hari lalu

10 Negara dengan Harga BBM Paling Murah, Indonesia Termasuk?

Berikut ini daftar negara dengan harga BBM paling murah di dunia, ada yang hanya dijual Rp467 per liter. Apa Indonesia termasuk?

Baca Selengkapnya

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

16 hari lalu

Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina

34 hari lalu

Terkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina

Nicke Widyawati mengatakan Pertamina tidak hanya mengejar keuntungan. Sudah dua bulan perusahaan menahan kenaikan harga BBM.

Baca Selengkapnya

Dua Bulan Tahan Harga BBM, Bos Pertamina: Bukan Cuma Cari Untung

34 hari lalu

Dua Bulan Tahan Harga BBM, Bos Pertamina: Bukan Cuma Cari Untung

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan mengatakan Pertamina menahan harga BBM dengan mempertimbbangkan kondisi daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

51 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

BBM dan Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, Ekonom: Sudah Tepat, Banyak Faktor Perlu Dipertimbangkan

57 hari lalu

BBM dan Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024, Ekonom: Sudah Tepat, Banyak Faktor Perlu Dipertimbangkan

Harga BBM dan listrik dipastikan tidak naik hingga Juni 2024. Ekonom menyebut langah tepat karena kenaikan minyak dunia baru dua persen.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Dipastikan Tak Naik hingga Juni 2024, Ini Pernyataan Jokowi, Airlangga, Erick Thohir, hingga Pertamina

57 hari lalu

Harga BBM Dipastikan Tak Naik hingga Juni 2024, Ini Pernyataan Jokowi, Airlangga, Erick Thohir, hingga Pertamina

Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi ataupun nonsubsidi tak naik hingga Juni 2024. Apa sebabnya dan bagaimana konsekuensinya?

Baca Selengkapnya

Pertamina Tahan Harga BBM Nonsubsidi, Pemerintah Bantah Intervensi

1 Maret 2024

Pertamina Tahan Harga BBM Nonsubsidi, Pemerintah Bantah Intervensi

PT Pertamina (Persero) kembali menahan harga BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi bulan ini. Pemerintah membantah adanya intervensi ke BUMN tersebut.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya