TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja khawatir terhadap sejumlah hal bila Presiden Joko Widodo tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Pandu, pelantikan Budi Gunawan dapat menyebabkan konflik di antara lembaga penegak hukum. "Bisa menimbulkan chaos," ujar Pandu di kantornya, Kamis, 15 Januari 2015.
Pandu menjelaskan bahwa friksi tersebut mudah pecah ketika penyidik KPK menggeledah tempat yang terkait dengan Budi Gunawan, yang menjabat sebagai Kepala Polri. "Kalau kami menyita barang terkait dengan pribadi seorang Kapolri yang jadi tersangka, dikira kami melecehkan Polri," kata Pandu. (Baca: KPK Pastikan Tahan Budi Gunawan.)
Karena itu, Pandu menambahkan, masyarakat perlu mencegah Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Pandu juga khawatir pelantikan Budi sebagai Kapolri berdampak pada kinerja komisi antirasuah. Banyak kegiatan pencegahan KPK di daerah yang mendapat dukungan dari Polri akan terpengaruh.
Padahal, menurut Pandu, selama ini kerja sama tersebut berjalan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Koordinasi penindakan KPK-Polri terhadap pelaku korupsi mudah dilakukan di tingkat daerah maupun pusat. (Baca: Nasihat Ibas terhadap Jokowi Soal Budi Gunawan.)
Komisaris Jenderal Budi Gunawan lolos uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis, 15 Januari 2015, Budi disetujui dengan Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, yang baru akan pensiun pada Oktober mendatang.
Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
