Ibas: Tunda Pengangkatan Budi Gunawan Jadi Kapolri  

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 15 Januari 2015 12:52 WIB

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (kedua kanan) memimpin rapat didampingi Ketua DPR, Setya Novanto (kedua kiri) dan Wakil Ketua, Agus Hermanto (kanan) dan Taufik Kurniawan (kiri) pada Rapat Paripurna Perdana Masa Sidang II Tahun 2014-2015 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 12 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda persetujuan atas pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Menurut dia, rapat paripurna harus mempertimbangkan ulang usulan Komisi Hukum DPR yang menyetujui nama Budi Gunawan.

"Fraksi Partai Demokrat tetap mengusulkan penundaan persetujuan DPR RI untuk pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan, meskipun Komisi III telah memutuskan menerima usulan pengangkatannya," kata Ibas dalam keterangan persnya, Kamis, 15 Januari 2015.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini, Fraksi Partai Demokrat mempertimbangkan dua hal saat mengajukan penundaan ini. Pertama, pengangkatan Komjen Budi Gunawan yang berstatus tersangka sebagai Kapolri mencoreng sejarah Indonesia. "Karena untuk pertama kalinya presiden mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri," katanya.

Kedua, apabila Budi Gunawan dipaksakan menjadi Kapolri dengan status tersangka, Demokrat yakin Budi tidak akan mendapatkan kepercayaan rakyat. "Apalagi Polri juga dituntut untuk secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi," katanya. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)

Budi Gunawan diajukan Presiden Joko Widodo menjadi calon tunggal Kapolri. Selasa lalu, KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut. KPK menyatakan telah menemukan dua alat bukti atas kasus dugaan korupsi yang terjadi saat Budi menduduki jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri.)

Kemarin, Komisi Hukum DPR meloloskan Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu dibuat Komisi Hukum secara aklamasi. Pagi ini, DPR menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usulan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. (Baca juga: Jadi Tersangka, Budi Gunawan Menolak Mundur.)

MITRA TARIGAN

Terpopuler
Alasan Mabes Polri Kerahkan Pasukan ke KPK
Mabes Polri Benarkan Kerahkan Pasukan ke KPK
Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan
Mayra Hills, Pemilik Dada Terbesar di Dunia
Cara Gampang Jokowi 'Cut' Budi Gunawan

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

17 jam lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

21 jam lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya