Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan,14 Januari 2015. KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, Budi Gunawan, di Komisi Hukum DPR memasuki sesi tanya-jawab. Sejumlah anggota Komisi menyinggung soal status Budi Gunawan sebagai tersangka perkara suap, yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Budi Gunawan Dicegah Pergi ke Luar Negeri.)
Di antara sejumlah anggota Dewan tersebut, ada menganggap penetapan status tersangka itu bermuatan politis. "Saya mempertanyakan langkah KPK itu. Kenapa menjadikan tersangka ketika seseorang sedang dicalonkan dalam suatu jabatan. Apakah ini ada upaya penjegalan?" kata Bambang Soesatyo, politikus Fraksi Golkar, Rabu, 14 Januari 2015.
Rio Capella dari Fraksi Nasdem juga menyindir KPK dalam uji kelaikan itu. "Kalau Anda nanti menjadi Kepala Polri, bagaimana cara Anda mencegah munculnya menjadi kepentingan kelompok untuk menjegal seorang dengan cara menjadikan tersangka?" kata Rio Capella saat bertanya kepada Budi Gunawan.
"Itu bisa jadi dendam politik. Ketika, misalnya, saya tidak suka pada orang, saya jadikan tersangka. Tanpa perlu mencari bukti, keterangan saksi, dan tanpa pemeriksaan. Apakah begitu cara Anda menjadi Kepala Polri nanti," kata Rio berapi-api. (Baca: Budi Gunawan Dijerat, Jokoei Kelabakan.)
Rio Capella juga mempertanyakan sinergitas antarlembaga di pemerintahan bila Budi terpilih sebagai Kepala Polri. "Bagaimana Anda menghilangkan kepentingan-kepentingan lembaga sehingga tak terjadi kepentingan politis?" kata Rio.
Sidang uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan dipimpin Aziz Syamsudin dari Golkar yang dimulai pukul 09.40 WIB. Sidang diawali dengan pemaparan visi-misi Budi Gunawan, lalu dilanjutkan dengan tanggapan dan pertanyaan dari anggota Komisi Hukum. Sidang sempat diskors untuk istirahat dan dimulai kembali pukul 13.00 WIB.
Dalam sesi pertama, sebelum sidang diskors, anggota Fraksi PKS, Aboebakar Al Habsy, menanyakan apakah Budi punya keinginan mundur sebagai calon Kepala Polri karena telah ditetapkan sebagai tersangka. "Apakah ada keinginan untuk mundur? Walaupun Saudara ditunjuk oleh Presiden dan kami tetap melaksanakan proses uji kelayakan."
Aboebakar juga mempertanyakan masalah jilbab bagi polisi wanita. "Bagaimana sikap Anda? Saya berharap polwan muslim bisa berjilbab karena menjalankan perintah agama," kata Aboebakar.
