Tunjangan Guru Ditambah Rp 10 Triliun

Reporter

Editor

Agus Supriyanto

Selasa, 13 Januari 2015 20:00 WIB

guru relawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan pemerintah menganggarkan tunjangan profesi guru hingga Rp 70 triliun tahun ini. Angka ini naik sekitar Rp 10 triliun dibanding tahun lalu yang berkisar Rp 60 triliun.

“Porsi terbesar memang untuk guru. Kami memikirkan bagaimana dengan alokasi yang besar itu bisa mendorong peningkatan kualitas guru,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 13 Januari 2015.

Peningkatan kualitas guru dan pendidikan menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo ke depan. Dari Rp 409 triliun anggaran pendidikan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, sekitar Rp 70 triliun ditujukan untuk tunjangan profesi guru, kemudian Rp 254 triliun atau sekitar 62 persen untuk daerah, dan sisanya 32 persen atau sekitar Rp 154 triliun untuk belanja anggaran pusat.

Anies menjelaskan, saat ini kualitas guru Tanah Air masih kalah dibanding Korea Selatan dan Jepang. Sebagai perbandingan, satu guru Indonesia baru mampu mendidik sekitar 17 siswa, sementara di Korea Selatan perbandingan sudah mencapai 1:30 dan Jepang 1:26. “Target kita 1:32,” katanya.

Bekas Rektor Universitas Paramadina ini mengatakan anggaran tunjangan profesi yang dialokasikan untuk guru besar, sebab selama ini mayoritas guru merupakan pegawai negeri sipil yang terdapat di seluruh daerah Indonesia. “Karena itulah transfer dana terbesar ke sana. Itu salah satu yang ingin kami dorong,” ujarnya.

Untuk itu, sesuai dengan peraturan bersama lima kementerian, ia berharap kelak pendistribusian guru bisa dilakukan dengan adil. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat atas pengajar yang andal bisa terpenuhi. “Suasana koordinasi yang kami lakukan sangat mendukung,” katanya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan meningkatnya kualitas guru dan pendidikan dalam negeri adalah tujuan pemerintahan Jokowi. Hal itu, kata dia, sesuai dengan program Nawacita pemerintah yang terkait dengan revolusi mental. “Cara berpikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya. (baca: Kementerian Pendidikan: Masih Ada Guru Beri Upeti )

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan, alokasi dana pendidikan yang besar diharapkan mampu memberi jawaban berupa perbaikan kualitas pendidikan. Saat ini perbaikan infrastruktur pendidikan bakal menjadi perhatian pemerintah di samping peningkatan guru dan mutu pendidikan. “Tentunya masih banyak efisiensi, kekurangan, dan yang lain yang akan kita bahas bersama,” ujarnya.

JAYADI SUPRIADIN