DPR: Kepolisian Jangan seperti Zaman Soeharto
Senin, 12 Januari 2015 15:40 WIB
Irjen Pol Budi Gunawan, Desember 2012. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa akan menanyakan netralitas calon tunggal Kepala Kepolisian RI Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Desmond akan meminta Budi Gunawan menerangkan caranya membangun pola komunikasi di Kepolisian. (Baca: Langkah Budi Gunawan di DPR Diprediksi Mulus ) "Budi harus bisa menepis (tudingan) bahwa dia dekat dengan kepentingan partai pemerintah," kata Desmond saat dihubungi, Senin, 12 Januari 2015. "Kalau nanti jawabannya tidak meyakinkan, pencalonan Budi bisa kami tolak." Menurut Desmond, Kepolisian harus netral dan melayani semua pihak. Kepolisian, kata Desmond, tak boleh hanya menjadi institusi penjaga kekuasaan. (Baca: ICW Minta Transaksi Keuangan Budi Gunawan Dibeberkan ) "Kepolisian jangan kayak zaman Soeharto yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan," kata Desmond. Dalam pencalonan Kepala Kepolisian Indonesia, pemerintah wajib mendapatkan persetujuan DPR. Meski bisa menolak usul pemerintah, DPR dalam riwayatnya belum pernah menampik calon Kapolri pilihan presiden. "Saya sendiri secara pribadi tak ada masalah dengan Budi Gunawan," kata Desmond.MUHAMMAD MUHYIDDIN
Terpopuler Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK Jonan Anulir Sanksi Maskapai, 'Siapa Yang Bodoh' Black Box Air Asia Ternyata Kejepit Bodi Pesawat Ahok Robohkan Ruko, Veronica: Kamu Tega ! Kartun Muhammad Dicetak Ulang, Surat Kabar Diteror
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
6 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
30 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
10 jam lalu
11 jam lalu