Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Keputusan Jokowi itu dianggap sebuah preseden buruk.
"Ini skandal politik yang dilakukan Jokowi," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 10 Januari 2015. (Baca: Mega Perintahkan Fraksi PDIP Terima Budi Gunawan)
Jokowi, kata Haris, harus menjelaskan kepada publik alasan dia melakukan pergantian Kapolri secara mendadak. Misalnya, Kapolri Jenderal Sutarman tidak menjalankan instruksi presiden dalam menangani suatu masalah besar sehingga harus diberhentikan. "Ini skandal dan preseden buruk," ujar Haris.
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, juga mempertanyakan keputusan Jokowi. Padahal, menurut dia, masa jabatan Sutarman baru habis pada Oktober mendatang. " Apa alasan presien terburu-buru," ujar Emerson. (Baca: Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)
Emerson pun heran dengan Jokowi yang tidak melibatkan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam seleksi calon Kapolri. Padahal pada periode sebelumnya KPK dilibatkan. "Dulu waktu Sutarman minta masukan KPK, tapi sekarang tidak. Ini aneh," ujar Emerson.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan presiden tidak meminta komisi antirasuh menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. KPK, kata dia, baru akan menyelidiki jika ada permintaan langsung dari presiden. "Kalau belum diminta ya kami tidak melalukan," ucap Bambang.
<!--more-->
Jumat kemarin, 9 Januari 2014, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto menyerahkan daftar para calon Kapolri yang telah dikumpulkan Komisi Kepolisian Nasional ke presiden. Jokowi lalu mengeluarkan surat yang isinya menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal ke Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca Pula: Calon Kapolri Budi Gunawan Ruhut Ujungnya Selfie)
Jokowi menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Jokowi hanya butuh beberapa jam untuk meloloskan Budi. "Tanggal 9 Januari kami terima surat itu, pukul 16.00 WIB presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR," kata Pratikno di Kantor PDIP.
Budi adalah jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Dia satu-satunya jenderal bintang tiga dari angkatan Akademi Kepolisian 1983. Delapan calon yang lain ada perwira tinggi dari Akpol 1981 dan 1982. Budi ajudan Mega saat menjabat presiden 2011-2004.
Budi juga salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki rekening gendut dan kasusnya tak pernah berlanjut. Laporan hasil analisis dan laporan pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, Budi diketahui memiliki rekening Rp 54 miliar dan bertransaksi di luar profilnya. (Baca:Gaya Hidup Budi Gunawan Jadi Perhatian)
